Keberadaan anggota DPRD di setiap daerah pemilihan (Dapil) seharusnya menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar. Namun, kondisi di lapangan kerap menunjukkan hal sebaliknya.
Pesawaran (Netizenku.com): Hal itu dirasakan warga Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Meski memiliki wakil di DPRD, mereka mengaku selama ini harus merogoh kocek sendiri untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di dusun masing-masing.
“Biasalah, Mas, kalau sudah jadi (anggota DPRD) lupa sama rakyat. Ketika mencalonkan diri, mereka datang sujud-sungkem ke rakyat. Tapi setelah duduk, malah sibuk dengan kegiatan seremonial yang nggak ada manfaatnya buat kami,” ujar seorang warga di salah satu bengkel Desa Sungai Langka, belum lama ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keluhan tersebut berangkat dari kondisi nyata yang dialami warga. Ia menyayangkan sikap wakil rakyat yang dinilai abai terhadap infrastruktur dasar.
“Untung saja di setiap dusun ada kas warga. Dana itulah yang kami gunakan untuk memperbaiki jalan rusak, meskipun kami tahu ini seharusnya tanggung jawab pemerintah,” lanjutnya.
Warga berharap, keberadaan DPRD di Dapil mereka tidak sekadar formalitas atau alat pencitraan saat kampanye, melainkan benar-benar membawa manfaat nyata.
“Harapan kami sederhana. Kalau pun belum bisa semuanya diperbaiki, setidaknya ada bukti bahwa mereka peduli. Jangan malah sibuk dengan kegiatan yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Pesawaran Dapil I Gedong Tataan dari Fraksi PKS, Atut Widiarti, yang juga berdomisili di Desa Sungai Langka, memberikan apresiasi terhadap semangat gotong royong warga.
“Saya mengapresiasi warga Sungai Langka yang semangat gotong royongnya masih sangat kuat. Mereka tidak menunggu pembangunan dari pemerintah, tapi rela berkorban dengan menggalang dana bersama. Saya pribadi juga turut berpartisipasi,” ujarnya.
Atut menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama pemerintah daerah dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat, baik melalui Musrenbang maupun pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Setiap tahun Sungai Langka tetap mendapatkan titik pembangunan jalan, baik dari Dinas Perkim maupun PUPR. Tidak mungkin semuanya dibangun sekaligus karena seluruh wilayah Pesawaran juga memiliki kebutuhan serupa,” jelasnya.
Ia menambahkan, tahun ini Desa Sungai Langka mendapat proyek pembangunan jalan lingkungan, dan kini masyarakat tinggal menunggu realisasinya.
“Boleh saja ada yang menilai keberadaan anggota DPRD dari Sungai Langka belum dirasakan manfaatnya. Itu sah-sah saja karena setiap orang punya sudut pandang berbeda. Tapi saya yakin banyak juga yang sudah merasakan manfaatnya,” pungkas Atut. (*)
