Jakarta (Netizenku.com): Momentum peringatan Hari Pers Nasional 2024, menggelar berbagai diskusi pada konvensi nasional media massa, pada Senin (19/2) di Ancol Jakarta.
Salah satu tema yang dibahas adalah harapan pers dengan kepemimpinan nasional, dengan pembicara Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Darma Jaya, yang dimoderatori Haryo Ristamaji pimpinan redaksi Radio Network Elsinta.
Dikatakan Agung, pers harus bisa mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Situasi pasca Pemilu mudah-mudahan dalam kurun waktu satu atau dua bulan ke depan, suka tidak suka tentu akan segera diputuskan, tentunya segala keputusan harus bisa kita hormati, dan pers adalah bagian dari pilar demokrasi yang bisa memberikan edukasi keberimbangan informasi seputar Pemilu,” kata Agung.
Menurutnya, saat ini pers harus dapat memberikan kepercayaan kepada publik, tidak serta merta menonjolkan keberpihakan dalam menyajikan berita.
“Semua orang saat ini bisa membuat berita apapun. Saat ini, sosial media dibanjiri berbagai informasi yang terpotong-potong, tidak utuh, dan bukan produk pers, tetapi bisa membuat masyarakat percaya,” kata Agung.
Dalam diskusi tersebut, ia juga membuka ruang aspirasi dan diskusi bersama wartawan yang hadir.
“Apa yang dibahas saat ini, akan ditulis dan disampaikan kepada kepemimpinan nasional, dan menjadi referensi bersama dewan pers,” kata Agung.
Dalam diskusi tersebut Ketua PWI Tubaba Dedi Priyono, menyampaikan aspirasi mewakili wartawan daerah yang hadir dalam forum rangkaian konvensi nasional media massa.
“Dewan pers kita harapkan dapat terus mengedukasi para pemilik perusahaan pers untuk tetap menjaga profesionalitas, meskipun telah terbangun kerjasama pers dengan pihak-pihak tertentu,” kata Dedi Priyono.
Kemudian lanjutnya, wacana program sertifikasi wartawan kompeten yang pernah direncanakan beberapa tahun lalu dapat dilanjutkan dan diperjuangkan.
“Wartawan di daerah berharap program sertifikasi khusus wartawan kompeten yang pernah digagas melalui Bappenas dapat dilanjutkan,” kata Dedi.
Terkait independensi wartawan, ia berkeyakinan akan tetap terjaga, sesuai undang-undang pers.
“Pro kontra program sertifikasi wartawan sudah pasti akan muncul, bukan berarti program itu akan membungkam pers terutama di daerah. Jikapun kontra itu datang dari wartawan senior, perusahaan pers besar, wajar saja, bisa jadi pendapatnya sudah terjamin, tetapi profesi wartawan di daerah yang lebih banyak harus menjadi perhatian utama, dan tentu program itu jika diwujudkan akan melalui mekanismenya,” kata Dedi.
Hal senada juga diungkapkan Merson asal Sulawesi Selatan, bahwa selain sertifikasi yang diprogramkan, SDM wartawan juga harus menjadi perhatian dewan pers.
“Kita dukung program sertifikasi wartawan karena kompetensi wartawan di daerah perlu adanya perhatian dan dukungan pemerintah. Kemudian dewan pers dapat memperluas program UKW setiap wartawan di seluruh daerah,” kata Merson. (Arie)
