Hasil RDP: Pilkada Serentak Tetap 9 Desember

Redaksi

Senin, 21 September 2020 - 20:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan beberapa pembaruan tata cara penyesuaian protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Hal ini merupakan hasil sidang rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan Komisi II DPR RI, Senin (21/9).

\”Mencermati  seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid-19,\” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat membacakan kesimpulan sidang RDP di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam RDP tersebut juga disimpulkan agar KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam.

Baca Juga  Bina Ideologi Pancasila, Sahlan Ajak Masyarakat Tangkal Radikalisme

\”Dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan covid-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam,\” tuturnya.

Dalam kesimpulan kedua, secara khusus ditekankan pada pengaturan lima hal.

Secara rinci adalah:

a. melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain.

b. Mendorong terjadinya kampanye melalui daring.

c. Mewajibkan penggunaan makser, handsanitizer, sabun dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

d. Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 69 huruf e dan j dan 187 ayat (2) dan (3); UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, khususnya Pasal 14 ayat (1); UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93; dan penerapan KUHP bagi yang melanggar, khususnya Pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218.

Baca Juga  Data Sirekap Hanya Pembanding Bukan Hasil Resmi Penghitungan Suara

e. Pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19. Terakhir, f. Pengaturan rekapitulasi pemungutan suara melalui e-rekap

Doli melanjutkan kesimpulan ketiga yaitu berdasarkan penjelasan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pencegahan covid-19 selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020.

\”Komisi II DPR meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran,\” jelas dia.

Baca Juga  Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Mengkhawatirkan, Aprilliati: KLA Jangan Cuma “Lip Service”

Tahapan yang berpotensi pelanggaran, Doli membeberkan di antaranya: tahapan penetapan pasangan calon, tahapan penyelesaian sengketa calon, tahapan pengundian nomor urut, tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan tahapan penyelesaian sengketa hasil.

\”Kesimpulan keempat melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Komisi II DPR, Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur, dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan risiko covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19,\” ujarnya.

Perlu diketahui Ketua Bawaslu Abhan yang menghadiri RDP tersebut didampingi dua Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dan Rahmat Bagja, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro, dan Kepala Biro TP3 Bawaslu RI La Bayoni. (Josua)

Berita Terkait

PKB Lampung Resmi Dukung Rahmat Mirzani Djausal sebagai Calon Gubernur
Puadi Ingatkan Jajarannya Profesional Tangani Pelanggaran Pilkada 2024
6,5 Juta Masyarakat Lampung Telah Dicoklit
Besok Ratusan Mirzanial akan Deklarasi Dukung RMD
Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA
Ratusan Warga Antusias Ikuti Senam Sehat Iyay Mirza
BPM Bergerak Sosialisasikan RMD
Sapa RMD Bersinergi dengan Program Iyay Mirza untuk Menghidupkan UMKM dan Mengurangi Pengangguran
Tag :

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 18:19 WIB

Perdana, Caleg Gerindra Terduga Pelaku Aniaya Dipanggil Polres Pesawaran

Sabtu, 20 Juli 2024 - 10:55 WIB

Bupati Pesawaran Ajak Masyarakat Bijak Sebelum Mengajak

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:32 WIB

Bupati Pesawaran Siap Dikritik Bahkan Dijewer Mualim Taher, Siapakah Dia?

Rabu, 17 Juli 2024 - 15:43 WIB

Dendi Ajak Aksi Nyata Tanggap Tantangan Perkembangan Zaman

Selasa, 16 Juli 2024 - 19:33 WIB

Risma-Ibu Pengajian Dusun Menanti Kasih Peringati Tahun Baru Islam

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:11 WIB

Selamatkan Generasi Emas, Pesawaran akan Laksanakan PIN Polio Serentak

Senin, 15 Juli 2024 - 17:37 WIB

Masyarakat Mulai “Merujak” Ulah Oknum Caleg Gerindra Pesawaran

Senin, 15 Juli 2024 - 17:08 WIB

Bupati Pesawaran Sampaikan Pokok-pokok Perubahan APBD 2024

Berita Terbaru

Pringsewu

DPD APKARI Provinsi Lampung Gelar Rakerda Pertama di Pringsewu

Selasa, 23 Jul 2024 - 20:43 WIB

Pj Bupati Tubaba M Firsada, mengambil sumpah jabatan 7 orang pejabat yang dilantik menjadi pejabat eselon II, di lingkup Pemkab setempat, Selasa (23/7/2024). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Pj Bupati Tubaba Lantik 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungannya

Selasa, 23 Jul 2024 - 20:04 WIB

Pj Bupati Mulyadi Irsan, pukul gong sebagai penanda dimulainya Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Tanggamus, Sumberejo Selasa (23/7/2024). (Rapik/NK)

Tanggamus

Mulyadi Irsan Optimis Kabupaten Tanggamus Bebas dari Polio

Selasa, 23 Jul 2024 - 19:16 WIB

Pj Gubernur Lampung, Samsudin, ketika menghadiri acara PIN. (Foto: Diskominfotik)

Lampung

1 Juta Lebih Anak Ditarget Imunisasi Polio

Selasa, 23 Jul 2024 - 16:30 WIB