Komisi II DPRD Provinsi Lampung meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk segera mempercepat realisasi anggaran. Langkah ini dinilai krusial agar manfaat program pemerintah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Lampung (Netizenku.com): Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menegaskan bahwa perencanaan matang harus sudah selesai sejak semester pertama. Ia berharap eksekusi program kerja tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
“Kalau bisa, di triwulan ketiga nanti program-program sudah berjalan dengan baik. Jangan sampai penyerapan anggaran baru maksimal saat menjelang tutup buku,” ujar pria yang akrab disapa Abas ini, Selasa (23/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Abas, percepatan realisasi anggaran sangat vital untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Perputaran uang dari belanja pemerintah akan langsung menstimulus aktivitas ekonomi masyarakat bawah.
Selain masalah serapan, Komisi II juga menyoroti pentingnya inovasi program kerja OPD. Evaluasi berkala terus dilakukan agar program yang digulirkan tetap relevan dengan kebutuhan riil warga Lampung.
“Inovasi adalah kunci, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal yang kita hadapi saat ini,” katanya.
Menyinggung kondisi Anggaran 2026, Abas menyebutkan belum ada pergeseran dari hasil pembahasan sebelumnya. Namun, ia tidak menampik adanya tantangan berat bagi sejumlah perangkat daerah akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Meski ruang fiskal menyusut, ia tetap optimistis pelayanan publik tidak akan terganggu. Syaratnya, setiap perangkat daerah wajib memperkuat perencanaan dan melahirkan inovasi baru.
Berdasarkan data resmi dalam rapat bersama Komisi II, serapan anggaran sejumlah OPD pada triwulan pertama terpantau masih sangat bervariasi. Dinas Koperasi dan UMKM memimpin serapan tertinggi sebesar 38,45 persen, disusul Dinas Kehutanan 37,13 persen, Dinas Pariwisata 28 persen, dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 24,72 persen. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercatat paling rendah dengan realisasi baru menyentuh angka 8,48 persen.
Rapor performa pada awal tahun ini menjadi atensi khusus bagi pihak legislatif. Komisi II menegaskan akan terus mengawal dan menggenjot kinerja OPD agar target capaian pada triwulan berikutnya dapat terpenuhi secara lebih optimal. (*)
