Gakkumdu Sebut Kampanye Johan Sulaiman Tak Penuhi Unsur Pidana

Redaksi

Jumat, 6 November 2020 - 09:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bapaslon Ricko Menoza-Johan Sulaiman menyerahkan syarat calon dan syarat pencalonan kepada Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triyadi, Jumat (4/9). Foto: Netizenku.com

Bapaslon Ricko Menoza-Johan Sulaiman menyerahkan syarat calon dan syarat pencalonan kepada Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triyadi, Jumat (4/9). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandarlampung menghentikan pembahasan dugaan pidana pemilihan terhadap kampanye Johan Sulaiman di media sosial.

Sebelumnya, informasi awal Bawaslu RI pada 24 Oktober, menyebutkan Calon Wakil Wali Kota Bandarlampung Johan Sulaiman melakukan kampanye di media sosial Facebook miliknya.

Sementara jadwal kampanye di media sosial berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2020, kampanye di media sosial semestinya dilaksanakan pada 22 November-5 Desember 2020.

Koordinator Gakkumdu Bawaslu Bandarlampung, Yahnu Wiguno Sanyoto, mengatakan pihaknya menilai unsur dugaan pidana pemilihan terhadap Johan Sulaiman terpenuhi.

\”Bagi kita itu sudah jelas berbayar, di luar jadwal yang harusnya 22 November-5 Desember, setiap orang dengan sengaja melaksanakan kampanye, kan ini sudah jelas pidana dan sanksinya,\” kata Yahnu saat dihubungi, Jumat (6/11).

Baca Juga  Paslon Pilkada Belum Intensif Kampanye Daring

Dia merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada khususnya di Pasal 187 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing calon dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp1 juta.

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu tahap pertama digelar pada Sabtu (31/11) dan pada pembahasan yang kedua dugaan pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran dari pasal yang disangkakan.

Baca Juga  Selebgram @lampunginsta Sebut Kampanye Daring Mendulang Suara Pemula dan Milenial

\”Sanksi administrasinya kami teruskan ke KPU Bandarlampung, silahkan KPU yang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,\” ujarnya.

Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triadi mengaku langsung menindaklanjuti Surat Bawaslu yang diterima pada Rabu (4/11).

\”KPU meneruskan dugaan pelanggaran, dari Surat Bawaslu Bandarlampung disebutkan bahwa itu terindikasi di luar jadwal. Besoknya, Kamis (5/11) kita panggil calon dan klarifikasi untuk mengetahui konteks, materi, dan apa yang dilanggar, termasuk mendengarkan hal-hal yang perlu mereka sampaikan,\” kata Dedy.

Hasil klarifikasi awal, Dedy menyebutkan bahwa akun media sosial tersebut bukan akun resmi calon yang terdaftar di KPU.

\”Dan itu kan akun media sosial Johan Sulaiman tidak terdaftar di KPU hanya akun pribadi. Ini kemarin yang kita klarifikasi dan akan kita bahas di rapat pleno selanjutnya. Kita akan kaji sanksi administrasi yang diberikan sesuai PKPU Nomor 11 terkait dengan kampanye,\” ujar dia.

Baca Juga  Umumkan Nama Baru, Mu'ang dan Marsanuddin Jadi Penasihat Khusus Demokrat

Dedy meminta semua pihak harus satu pemahaman dalam mendefinisikan iklan. Menurut dia, iklan di luar jadwal yang tidak diperbolehkan adalah iklan yang dipasang di media, yang pertama lembaga penyiaran seperti televisi dan radio, yang kedua media cetak dan online.

\”Sementara untuk media sosial, ini kan tafsirnya agak beda. Mereka bisa mempublish kegiatan mereka di media sosial yang terdaftar dengan resmi di KPU,\” katanya.

\”Yang tidak resmi ini kadang kita juga sulit pengawasannya,\” pungkas Dedy. (Josua)

Berita Terkait

BPM Bergerak Sosialisasikan RMD
Sapa RMD Bersinergi dengan Program Iyay Mirza untuk Menghidupkan UMKM dan Mengurangi Pengangguran
Bawaslu Lampung Imbau Masyarakat Tetap Rukun Meski Berbeda Pilihan 
Deklarasi Pekon Pengawasan Partisipatif, Upaya Bawaslu Tingkatkan Partisipatif Masyarakat 
Bawaslu Lampung Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Lamtim 
Walikota Minta ASN dan Warga Waspada Politik Uang
Harapan Hanan Pupus, Golkar Segera Susun Langkah Strategis
Fiks Diusung NasDem, Petahana Eva Dwiana Pindah Parpol? 

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 14:50 WIB

Lampung Pemain Penting dalam Perdagangan Rempah Nusantara

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:02 WIB

Wujudkan Madrasah Bermutu, Dirjen Pendis Luncurkan KMA 450 Tahun 2024 di Lampung

Kamis, 11 Juli 2024 - 16:35 WIB

Pemprov Lampung Lakukan Percepat Perekaman KTP Jelang Pilkada

Rabu, 10 Juli 2024 - 12:03 WIB

Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:15 WIB

Puluhan Buruh KSBSI Gelar Aksi Pemberlakuan UU Tapera

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:57 WIB

Pemprov Atensi Pengusaha dan Investor di Bidang Batu Bara Taat Aturan

Senin, 8 Juli 2024 - 16:25 WIB

Anggaran Realisasi Double Trak Besar, Pemprov Harap Bantuan Pusat

Senin, 8 Juli 2024 - 16:18 WIB

Jokowi Bakal Kunjungi Lampung Dalam Waktu Dekat

Berita Terbaru

(Foto: Emiten/Ilustrasi)

Bandarlampung

Pihak BRI Diduga Kuat Terlibat Kasus “Kredit Fiktif Gunung Sari”

Sabtu, 13 Jul 2024 - 20:57 WIB

Lampung Tengah

Lamteng Juara Umum Apkasi Otonomi Expo 2024

Sabtu, 13 Jul 2024 - 15:20 WIB

Prosesi ramah tamah malam pengesahan warga PSHT Lampung Barat angkatan 39 di Padepokan PSHT setempat, Jumat (12/7/2024) malam. (Iwan/NK)

Lampung Barat

PSHT Lambar Mengesahkan 837 Warga Baru Angkatan 39

Sabtu, 13 Jul 2024 - 11:35 WIB

(Foto: Ist)

Bandarlampung

Walikota Bandarlampung Raih Penghargaan dari Kemenkop UKM

Jumat, 12 Jul 2024 - 22:03 WIB

Lampung Barat

Jokowi dan Mukhlis Sejalan Kembangkan Produktifitas dan Kualitas Kopi

Jumat, 12 Jul 2024 - 18:42 WIB