Bandarlampung (Netizenku.com): Pasangan Calon Nomor Urut 03, Eva Dwiana-Deddy Amarullah, melalui Tim Kuasa Hukum membantah memanfaatkan rapid rest yang dibiayai Pemerintah Kota Bandarlampung untuk saksi calon demi pemenangan klien mereka.
Menurut salah satu Tim Kuasa Hukum Eva-Deddy, Arif Hidayatullah mengatakan pelaksanaan rapid test sesuai dengan instruksi KPU Kota Bandarlampung Nomor: 334/TU.011-SD/1871/KPU-KOT/VI/2020 tertanggal 16 Juni 2020 perihal Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Rapid Test untuk Penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung Tahun 2020 dan Permintaan APD (Alat pelindung Diri) untuk petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
Pelaksanaan rapid test juga dilakukan sesuai dengan Surat Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Nomor: 170/LA-14/KU.00.01/IV/2020 tertanggal 16 Juni 2020 perihal Permohonan Rapid Test.
\”Pada intinya surat tersebut, meminta rapid test bagi jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat agar dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,\” kata Arif Hidayatullah.
Pun demikian halnya dengan rapid test bagi jajaran Bawaslu dan Sekretariat di setiap tingkatan dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.
\”Untuk rapid test saksi pasangan calon wali kota/wakil wali kota yang telah ditunjuk oleh pasangan calon dilaksanakan di seluruh Puskesmas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan gratis. Logistik rapid disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung,\” ujar Arif.
Sehingga tidak benar, jika Terlapor memanfaatkan anggaran rapid test untuk seluruh saksi Terlapor.
\”Karena pada kenyataannya rapid test tersebut ditujukan untuk seluruh penyelenggara Pilkada Kota Bandarlampung dan seluruh saksi pasangan calon,\” kata dia.
Selain itu, lanjut Arif, pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) tidak ada hubungannya dengan pemenangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah.
\”Pembentukan Pokdarwis untuk memaksimalkan potensi wisata sebagai salah satu program fokus Presiden Jokowi di tengah wabah Covid-19,\” ujarnya.
Hal itu didasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan, Inpres Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
\”Berdasarkan dalil tersebut, pembentukan Pokdarwis adalah program pemerintah pusat dan tidak ada sama sekali kepentingan untuk pemenangan Terlapor,\” pungkas Arif.
Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM dipimpin Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah selaku Ketua Majelis Pemeriksa bersama Anggota Ade Asyari, Hermansyah, Karno Satarya. Sedangkan pihak Pelapor, Yopi Hendro, diwakili kuasa hukumnya yaitu Herwanto dan Dina. (Josua)
