Liwa (Netizenku.com): Setelah melalui pembahasan yang alot, akhirnya Laporan Pertanggungjawaban (LPj) bupati Lampung Barat terhadap penggunaan APBD TA 2020 disahkan dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin (28/6).
Rapat paripurna yang dihadiri Bupati, Parosil Mabsus, dan Wakil Bupati, Mad Hasnurin, serta dipimpin Ketua DPRD, Edi Novial, sempat ramai dengan interupsi, diduga karena manuver dua orang pimpinan yang sebelumnya terlihat ada di gedung DPRD, tetapi saat paripurna dimulai keduanya tidak hadir dengan status tanpa keterangan.
Salah satu aleg yang melakukan interupsi, Ketua Fraksi Partai Golkar, Ismun Zani. Dia mempertanyakan keberadaan Wakil Ketua I, Sutikno, dan Wakil Ketua II, Erwansyah. Menurut dia keduanya ada di kantor saat rapat paripurna belum dimulai.
“Kami minta pak Sekwan menjelaskan status ketidakhadiran kedua pimpinan dalam rapat paripurna ini, apalagi sebelum acara dimulai keduanya ada di kantor, jadi harus jelas apakah tidak hadir karena ada urusan keluarga atau urusan partai, jangan semua anggota DPRD yang tidak hadir statusnya izin,” kata Ismun.
Mendapat pertanyaan tersebut, ketua DPRD mempersilahkan sekretaris dewan untuk menyampaikan status ketidakhadiran politisi Partai Demokrat dan Gerindra tersebut. Dijelaskan, bahwa keduanya tidak hadir dengan status tanpa keterangan. Namun, rapat paripurna itu sendiri diteruskan karena sesuai dengan tatib kuorum sudah terpenuhi dengan hadirnya 24 dari 35 orang anggota DPRD.
Seperti diketahui, pembahasan LPj bupati terhadap penggunaan APBD TA 2020 yang setiap agenda selalu molor sekitar tiga jam dari jadwal, dari awal sudah berlangsung panas, terutama dengan banyaknya kritikan dan saran pada saat rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi.
Hal yang sama juga terlihat pada rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah yang langsung disampaikan Bupati, Parosil Mabsus. Karena tidak puas dengan jawaban yang disampaikan, sedikitnya ada tujuh anggota DPRD yang melakukan interupsi.
Lalu, pembahasan dilanjutkan dengan hearing baik antara eksekutif dengan komisi maupun eksekutif dengan badan anggaran. Kesempatan tersebut dimanfaatkan sebagian anggota DPRD untuk mencecar eksekutif.
Salah satunya dilontarkan Erwansyah, yang menyorot tentang inovasi dan program yang dilakukan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Karena menurut dia, program di dinas tersebut, hanya sebatas menyenangkan pimpinan dan pemborosan anggaran. (Iwan/len)
