Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan tata kelola kehutanan yang terintegrasi, berintegritas, dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Lampung (Netizenku.com): Hal tersebut disampaikan Jihan saat memberikan arahan dalam kegiatan Penguatan Sinergi dan Komitmen Bersama dalam Mewujudkan Hutan Lampung yang Lestari dan Berkelanjutan di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman, Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026).
Dalam arahannya, Jihan menegaskan bahwa pengelolaan hutan tidak cukup hanya berfokus pada perlindungan kawasan. Pengelolaan juga harus mampu mengoptimalkan potensi ekonomi secara berkelanjutan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengelolaan hutan bukan hanya menjaga kawasan, tetapi juga memastikan kawasan hutan tetap terjaga dan produktivitasnya mampu mendukung perekonomian masyarakat di sekitar hutan,” ujar Jihan.
Ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh bagi seluruh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, terutama petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan polisi kehutanan, terhadap kondisi wilayah kerja masing-masing.
Pemahaman tersebut mencakup pemetaan daerah rawan kebakaran hutan, potensi konflik lahan, titik perambahan, kebutuhan rehabilitasi, hingga peluang pengembangan komoditas unggulan.
Menurut Jihan, pemetaan potensi dan persoalan kehutanan harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Upaya tersebut meliputi pendampingan masyarakat, pengembangan komoditas unggulan, peningkatan kualitas produk, serta penguatan akses pasar dan rantai pasok.
Ia juga menyoroti kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Lampung yang mengalami penurunan. Berdasarkan data yang disampaikan, kontribusi sektor kehutanan pada 2015 tercatat sekitar 0,37 persen, kemudian turun menjadi sekitar 0,303 persen pada 2024.
Jihan menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui faktor penyebabnya sekaligus merumuskan langkah perbaikan. Dengan demikian, potensi ekonomi sektor kehutanan dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan.
Selain pengembangan ekonomi, Jihan menekankan pentingnya memperkuat pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Menurutnya, penanganan kebakaran tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah kejadian, tetapi harus mengutamakan langkah pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, dan koordinasi lintas sektor.
Ia juga mendorong penguatan sarana, prasarana, serta personel pengamanan hutan untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.
Di sisi lain, Jihan mengingatkan seluruh aparatur kehutanan agar menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik yang membiarkan atau melindungi aktivitas perambahan hutan.
Ia menegaskan, kelestarian hutan berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan generasi mendatang. Karena itu, setiap aparatur harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Apa yang kita urus hari ini adalah sumber kehidupan anak-anak dan cucu kita di masa depan. Hutan menyediakan oksigen, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menjadi penyangga kehidupan. Karena itu, tugas ini harus dijalankan dengan integritas dan komitmen yang tinggi,” katanya.
Jihan turut mendorong penerapan pengelolaan hutan berbasis ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan di setiap KPH. Konsep tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan potensi kawasan, pemberdayaan masyarakat, pengolahan hasil, dan akses pasar dalam satu ekosistem usaha yang berkelanjutan.
Menurutnya, penetapan komoditas unggulan tidak boleh berhenti pada tahap identifikasi potensi. Pengembangannya harus dilakukan secara serius, mulai dari proses produksi, peningkatan kualitas, keberlanjutan pasokan, hingga kepastian pembeli.
Ia juga mengapresiasi gagasan pengembangan KPH sebagai penggerak ekonomi kawasan hutan yang dilaksanakan secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dari penguatan fondasi pada 2026–2028, dilanjutkan dengan ekspansi, hingga mencapai kemandirian pada 2033.
“Bagaimana sistem yang hari ini kita bangun tidak rapuh di mana pun dan pada level apa pun. Kita harus saling mengingatkan bahwa sistem itu harus dijaga dan dijalankan bersama,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Jihan meminta seluruh jajaran Dinas Kehutanan bekerja secara terkoordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antarpersonel dan antarunit dinilai menjadi kunci agar perlindungan kawasan, rehabilitasi hutan, pencegahan kebakaran, serta pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Handika Jaya Putra melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 orang dari keluarga besar Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
Peserta terdiri atas pejabat administrator, pejabat pengawas, polisi kehutanan, tenaga fungsional, staf, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Handika berharap kehadiran Wakil Gubernur Lampung dapat memberikan motivasi sekaligus memperkuat semangat seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan hutan di Provinsi Lampung.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peninjauan kawasan burung penyanyi dan burung berkicau, pelepasliaran burung hasil rehabilitasi oleh petugas KPH, serta peninjauan penangkaran rusa di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.
Burung yang dilepasliarkan berasal dari berbagai jenis, termasuk satwa dilindungi dan burung liar. Jumlah jenis burung yang dilaporkan mencapai sekitar 60 spesies.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memperkuat sinergi jajaran kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan, meningkatkan efektivitas pengawasan, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembangkan potensi ekonomi kawasan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan generasi mendatang. (*)
