oleh

dr Aditya: Covid-19 unpredictable masyarakat harus sabar

Bandarlampung (Netizenku.com): Dewan Pembina Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Bandarlampung, dr Aditya M.Biomed, meminta masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Imbauan ini disampaikan mengingat pemerintah pusat menerapkan kebijakan PPKM Level 3 saat Natal dan Tahun Baru, 24 Desember 2021-2 Januari 2022, di seluruh daerah Indonesia.

“Saya setuju (PPKM Level 3), terus terang itu pilihan yang tidak enak. Apalagi geliat ekonomi sedang tumbuh. Covid-19 ini unpredictable, jadi kemungkinan terburuk yang sudah diambil, harus sabar,” kata dia di Bandarlampung, Minggu (28/11).

Baca Juga  Tahap Awal Vaksinasi Anak di Bandarlampung Diikuti 45.810 Siswa

“Dengan sesuatu yang tidak bisa diprediksi, kita semua harus pandai menjaga diri,” lanjut dia.

Aditya berharap masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bandarlampung, bisa melewati fase PPKM Level 3 hingga akhir Januari 2022.

“Mudah-mudahan ini dari pandemi menjadi endemi. Kalau sudah endemi rasa-rasanya kita sudah biasa saja,” ujar dia.

Aditya yang juga Tim Pemeriksa Labkesda Provinsi Lampung menuturkan, saat ini, kasus aktif Covid-19 di Lampung sudah melandai.

Baca Juga  Eva Dwiana Imbau Pedagang Pasar Taat Prokes Covid-19

Hal ini ditandai dengan menurunnya sampel dari daerah untuk diperiksa di Labkesda.

“Sekarang saya kalau memeriksa sampel itu paling banyak 30 sehari plus yang mau jalan, bukan cuma sampel rumah sakit. Dari 30 sampel yang positif cuma satu dua, sedikit sekali,” kata dia.

PPKM Level 3 dengan syarat perjalanan yang lebih ketat untuk mengurangi mobilitas warga diharapkan bisa mencegah penyebaran Covid-19 varian baru, B.1.1.529 atau Omicron.

Baca Juga  Kabar Penculikan Anak Resahkan Para Orang Tua di Bandar Lampung

“Siapa yang bisa garansi kalau (terjadi lonjakan kasus). Kita lihat negara-negara tetangga sedang kewalahan, ada yang gelombang ketiga dan keempat. Mudah-mudahan ini bisa kita lalui,” ujar dia. (Josua) 

Baca Juga: Omicron Mewabah, Pemerintah Diminta Tegas Melarang WNA Masuk Indonesia