Pesawaran (Netizenku.com): DPRD Kabupaten Pesawaran gelar Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten setempat, Kamis (12/10/23).
Dalam kesempatan ini Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Suprapto, dan dilanjutkan dengan membacakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesawaran.
Disela acara dilakukan Penandatanganan Nota Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD terkait Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesawaran menjadi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesawaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesawaran melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dengan kajian hukum secara formal serta memperhatikan aspek landasan hukum yang mendasarinya sesuai amanat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, sehingga salah satu tugas pemerintahan di Kabupaten Pesawaran ini dapat terlaksana dengan baik.
Melalui rapat ini Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para Anggota Dewan yang ada, terutama pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah berupaya secara maksimal dengan segala kemampuan dan kesungguhan dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
“Pada masa yang akan datang masih banyak tugas-tugas kita di bidang regulasi yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu, khususnya kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait agar dapat memprioritaskan Raperda yang akan diterbitkan,” tegas Dendi.
Dirinya mengatakan dengan telah selesainya pembahasan dan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka selanjutnya akan diproses lebih lanjut sesuai dengan tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Setelah ditetapkannya Perda ini, diharapkan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis dapat segara mungkin mensosialisasikan dan menerapkan Perda tersebut serta segera menyusun peraturan teknis sesuai yang diamanatkan dalam Perda berupa Peraturan Bupati,” tutupnya. (Soheh/Len)
