Lampung Tengah (Netizenku.com): Menurut data dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada enam juta penduduk yang belum merekam data KTP elektronik (e-KTP).
Jika tidak memiliki KTP elektronik, maka enam juta penduduk itu tidak bisa menjalankan haknya pada Pemilu 2019 mendatang.
Guna menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menyampaikan imbauan kepada warga, agar segera melakukan perekaman bagi yang belum.
Pasalnya, di Lamteng masih terdapat cukup banyak penduduk wajib KTP belum melakukan perekaman e-KTP.
\”Dari jumlah penduduk di Lampung Tengah yang wajib KTP kurang lebih satu juta orang atau sekitar 13 persen yang belum melakukan perekaman,\” ujar Kabid Kependudukan Disdukcapil Lamteng, Yudairi Hasan mendampingi Kadisdukcapil Sugandi, saat dikonfirmasi, Rabu (19/9/2018).
Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat Lamteng, khususnya bagi penduduk yang berusia di atas 23 tahun atau non pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, agar segera mendatangi kantor kecamatan terdekat atau ke Kantor Disdukcapil untuk melakukan perekaman data.
Bila sampai 31 Desember 2018 belum melakukan perekaman, data akan dinonaktifkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri.
\”Data akan diaktifkan kembali apabila wajib KTP sudah melakukan perekaman e-KTP. Maka, datanglah ke kantor kecamatan atau ke Disdukcapil agar data wajib KTP terhindar dari pemblokiran,\” pungkasnya.
Untuk diketahu, Dirjen Dukcapil Zudan A. Fakrulloh menghimbau agar penduduk yang belum melakukan perekaman, segera mendatangi Disdukcapil terdekat.
Apabila hingga 31 Desember 2018 belum juga merekam, maka Ditjen Dukcapil akan memblokir data mereka.
\”Kita tetap berharap masyarakat aktif melakukan perekaman,\” ujarnya di Gedung Kemendagri, Jakarta.
Bila hingga akhir tahun data KTP elektronik tak juga direkam, kemendagri menganggap yang bersangkutan sudah memiliki identitas lain atau KTP ganda. Alhasil, datanya akan diblokir.
\”Kalau tidak mau rekam kita anggap sudah memiliki identitas yang lain. Kalau belum memiliki identitas pasti akan datang (rekam), karena jika datanya diblokir, maka yang bersangkutan tidak bisa buka rekening, urus BPJS,\” jelas Fakrulloh. (sansurya)
