Bandarlampung (Netizenku.com): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Budiman AS melaksanakan giat reses atau serap aspirasi masyarakat, di Tanjungkarang Timur (28/5).
Dalam pertemuan yang mayoritas dihadiri warga setempat tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat ini dikeluhkan berbagai macam persoalan yang terjadi di Kota Tapis Berseri, terutama masalah banjir dan infrastruktur jalan rusak.
Seperti yang disampaikan Maulana, warga Tanjung Karang Pusat yang mengeluhkan banjir rutin di Jalan Cut Nyak Dien. Bahkan menurutnya, bukan hanya hujan lebat, debit air yang sedikit juga kerap menyebabkan Banjir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hujan sedikit saja berakibat banjir. Harusnya ini lebih diperhatikan oleh pemerintah pak,” keluhnya.
Selain banjir, para warga juga mengeluhkan infrastruktur rusak seperti yang terjadi di Jalan Rajabasa 1, 2 dan 3, Kecamatan Way Halim. Dimana, jalan rusak tersebut sudah bertahun-tahun tidak tersentuh atau diperbaiki.
“Jalan Rajabasa 1, 2 maupun 3 tak pernah diaspal atau diperbaiki, sementara Jalan Rajabasa Raya sudah. Ini ada apa? Kok pilih-pilih?” ucap seorang warga.
Menanggapi hal ini, Budiman AS menegaskan seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat, seperti permasalahan banjir maupun infrastruktur jalan rusak.
“Dalam hal ini, Pemkot Bandarlampung harus punya skala prioritas pembangunan. Jangan sampai anggaran infrastruktur yang terbatas di kota setempat digunakan untuk pembangunan yang kurang bermanfaat. Buktinya, ini masih banyak keluhan jalan rusak,” ucap Budiman didampingi tiga anggota DPRD Kota Bandarlampung asal Fraksi Demokrat, yakni Pebriani Piska, Hendra Mukri, dan Agus Purwanto.
Anggota Komisi I DPRD Lampung ini juga menyebut, ada beberapa pembangunan infrastruktur kota yang saat ini kurang bermanfaat, salah satunya pengecatan jalan layang (flyover).
“Utamakan lah yang menyangkut kepentingan masyarakat,” kata Budiman.
Budiman juga meminta kepada Pemkot untuk segera membayar lunas gaji petugas kebersihan DLH, termasuk gaji pamong RT, RW maupun Linmas.
“Mereka (petugas kebersihan) ini butuh uang untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup mewah. Kalau pembayarannya ditunda, kasihan mereka,” ucapnya.
Terakhir, Ketua Partai Demokrat Bandarlampung itu pun meminta para kadernya yang duduk di legislatif kota Bandarlampung untuk bisa mengawal pembangunan agar lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Agis)
