Elly Wahyuni, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, dilaporkan ke Polda Lampung atas dugaan penyalahgunaan dana APBD untuk kegiatan kampanye terselubung dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran 2025.
Bandar Lampung (Netizenku.com): Laporan itu dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) dan Forum Komunikasi Anak Lampung (FOKAL) dengan nomor surat: 057/LP-SEKBER/AMP-FOKAL/VI/2025. Surat laporan tersebut telah diterima oleh Polda Lampung pada Rabu (4/6/2025).
Dalam laporan disebutkan, Elly diduga menggelar kegiatan bertajuk Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan di Dusun Kagungan, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Selasa (6/5/2025). Kegiatan itu diduga dimanfaatkan untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesawaran.
Tak hanya itu, Elly juga disebut membagikan uang tunai kepada warga yang membawa poster bergambar salah satu pasangan calon.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etika, ini tindakan korupsi. Menggunakan anggaran APBD untuk kepentingan kampanye pasangan calon adalah bentuk penyalahgunaan uang rakyat. Kami menuntut proses hukum yang tegas dan terbuka,” tegas Ketua AMP, Saprudin Tanjung, saat ditemui di Mapolda.
Di lokasi yang sama, Ketua FOKAL Abzari Zahronie turut menyerukan agar pelanggaran ini tidak dibiarkan tanpa penegakan hukum.
“Demokrasi harus bersih dari penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Zahronie mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 3, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan wewenang karena jabatannya hingga merugikan keuangan negara dapat dipidana maksimal 20 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar.
Ia juga menyebut dasar hukum lainnya, yakni:
- UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 71 ayat (3): Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan.
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat (1) huruf h dan i: Pejabat eksekutif maupun legislatif, termasuk anggota DPRD, dilarang menggunakan fasilitas pemerintah dan anggaran negara untuk kegiatan kampanye.
“Kami, AMP dan FOKAL, mendesak agar laporan ini ditindaklanjuti secara serius, profesional, dan tanpa tebang pilih oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya. (Soheh)
