oleh

Deklarasi Pemilu Damai, Bawaslu Tanggamus Cegah Pelanggaran Sejak Dini

Tanggamus (Netizenku.com): Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanggamus, Lampung menegaskan tidak ada perbedaan penanganan pelanggaran antara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan Pemilihan Umum (Pemilu) April 2019 mendatang.

Menurut Ketua Bawaslu Tanggamus Dedi Fernando, bukan hanya konteks penanganan pelanggaran yang menjadi titik fokus Bawaslu.

Namun lebih kepada upaya pencegahan secara dini kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang terjadi, karena faktor kurang memahami ataupun ketidaktahuan masyarakat.

Baca Juga  Sandiaga Wakil Presiden, Indonesia Jadi Pusat Dakwah Islam

\”Konteks pencegahan ini kami lakukan sedini mungkin, bahkan kegiatan ini sudah kami lakukan sebelum ditetapkannya daftar calon tetap (DCT) oleh KPU atau sebelum masuk tahapan kampanye yang dimulai tanggal 23 September mendatang,\” kata Dedi.

Hal itu diungkapkannya saat ditemui usai deklarasi Pemilu damai yang digagas Kepolisian Republik Indonesia dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, Rabu (19/9/2018).

Hadir Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra, Sekretaris Kabupaten Tanggamus Andi Wijaya dan Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, Sik.

Baca Juga  Bawaslu: Iklan Rekening Jokowi Berpotensi Melanggar UU, Bisa Dipidana

Salah satu upaya yang dilakukan, lanjut Dedi, dengan cara menyurati kepala pekon, karena selain pimpinan yang langsung bersentuhan dengan masyarakatnya, kepala pekon juga merupakan subyek dari Bawaslu,

\”Agar tidak terulang pelanggaran-pelanggaran seperti yang terjadi pada Pilkada lalu. Selain itu, kami juga sudah menyurati masing-masing partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019, agar mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,\” jelas Dedi.

Baca Juga  PKS Bandar Lampung Bentuk Koordinator Kelurahan untuk Pemenangan Pemilu

Soal penanganan pelanggaran, dia mengatakan tidak ada perbedaan.

\”Hanya berbeda waktunya saja. Jika dalam Pilkada lalu kami hanya diberi waktu lima hari kerja untuk memproses pelanggaran yang ditemukan, di Pemilu ini kami diberi waktu 14 hari kerja memproses dan memutuskan perkara pemilu yang ditemukan, layak atau tidak dilanjutkan ke tahap (persidangan) selanjutnya,\” urainya. (Rafik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *