Dari Pilgub Lampung ke Pilpres

Satu minggu terakhir sembari menunggu perkembangan kasus kartel proyek di KPK, sama seperti jutaan rakyat Indonesia lainnya, saya juga mengikuti terus dinamika pencalonan presiden dan wakil presiden baik melalui media maupun jaringan informasi lain.

Saya tidak ingin mengulik lebih dalam tentang ending drama yang terjadi di Menteng maupun Kertanegara. Mengapa Jokowi memilih Ma\’ruf Amin bukan Mahfud MD atau mengapa Prabowo memilih Sandiaga bukan AHY atau rekomendasi GNPF-U dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Biarlah kita dapatkan jawabannya dari berbagai analisa pengamat dan artikel lain, tidak dari tulisan ini.

Pendaftaran pilpres hari terakhir ini kebetulan bertepatan waktunya dgn keputusan Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu RI tentang gugatan Pilgub Lampung. Maka tidak heran jika dua materi berita itu membanjiri semua WA group yg saya ikuti. Sampai akhirnya saya memohon kepada salah satu teman agar tidak lagi memposting berita tentang penolakan gugatan pilgub itu.

Bagi saya tahapan Pilgub Lampung sudah berakhir, paling lambat tiga hari setelah keputusan MK terbit KPUD Provinsi Lampung harus melakukan rapat pleno penetapan cagub & cawagub terpilih. Seluruh jadwal dan tahapan Pilgub Lampung 2018 sudah dilalui, tinggal menunggu proses pelantikan tahun depan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan petahana. Saya kesulitan menempatkan Pansus DPRD Provinsi Lampung dalam matriks tahapan pilgub, tetapi saya yakin ketika kerja pilpres dan pileg dimulai maka pansus itupun akan segera usai.

Saya meminta teman untuk tidak lagi memposting berita penolakan gugatan dan meyakini pansus berakhir bukan karena bisikan halus atau mendengar ramalan paranormal. Musim pilpres sudah tiba, itu saja alasannya.

Peta koalisi partai di pilpres tentu berbeda dgn koalisi partai di pilgub, tetapi sebagaimana Pilpres 2014, pilpres kali ini juga akan memaksa kader partai di daerah meneruskan koalisi itu, membentuk tim kerja pemenangan bersama-sama. PAN yang kemarin bersama Golkar dan PKB di pilgub, akan berpisah di pilpres karena bergabung dengan Gerindra dan PKS yang kemarin juga cagubnya lain-lain. PDIP, Nasdem dan PPP di Lampung akan bergandengan tangan dengan Golkar dan PKB, partai-partai yang diketuai oleh Arinal dan Nunik, cagub dan cawagub terpilih.

Di tubuh Koalisi Prabowo saya kira hambatan psikologisnya relatif tidak akan terlalu terasa karena hampir tidak ada gesekan yang berarti ketika pilgub, baik di lapangan atau di media antara PKS-PAN-Gerindra-Demokrat sebelum 27 Juni maupun setelahnya.

Sementara di Koalisi Jokowi kecanggungan akan lebih terasa karena beberapa pengurus PDIP (bahkan calon gubernurnya yang juga kader PDIP) sudah terlanjur membuat pernyataan dan komentar negatif terhadap paslon terpilih. Pengurus Nasdem juga ada yang sudah terlanjur kencang berbicara walaupun dalam konteks pansus yang mereka bentuk di DPRD.

Suka tidak suka, siap tidak siap, semua harus segera saling mema\’afkan dan memulai hubungan baru jika masih ingin menegakkan disiplin partai dan menempatkan kepentingan pilpres di atas ego dan perasaan pribadi.

Baper dan melow menjadi sikap yg harus segera ditinggalkan, tidak bisa lagi diteruskan. Kelenturan perubahan sikap yang sudah ditunjukkan ketika hasil quick count dan rekapitulasi manual diumumkan saya kira bisa kembali kita harapkan ketika mereka menghadapi pilpres.

Sebagai pemenang Pilgub, koalisi pilpres selama delapan bulan itu sejatinya akan menjadi kesempatan terbaik bagi Golkar dan PKB (khususnya Arinal-Nunik) untuk membangun pertemanan baru yg bisa menjadi penopang jalannya pemerintahan mereka di Lampung lima tahun ke depan. Kalaupun belum ada momen dan kesempatan untuk melakukan itu dengan Demokrat, Gerindra dan PKS, jangan pula terlalu dirisaukan. Demokrasi yang sehat juga membutuhkan oposisi yang kuat agar checks and balances tetap ada untuk suplemen penyemangat dalam bekerja. Toh perbedaan yang ada hanya pada tingkatan taktis dan pilihan-pilihan cara, sedangkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan tentu tetap menjadi platform bersama, baik bagi yang berkuasa maupun yang menjadi oposisinya.

Itulah alasannya mengapa saya menyarankan seorang teman berhenti memposting berita penolakan gugatan di MK dan banding di Bawaslu RI. Enough is enough, sudah waktunya kita move on dari pilgub untuk menyambut pilpres dan pileg. Kita akan sulit tertawa bersama besok lusa jika kemarin dan hari ini masih terus menambah luka.

Akhirnya semoga Tuhan YME, Allah SWT senantiasa memudahkan semua pekerjaan baik itu, karena baik pilgub maupun pilpres sesungguhnya hanya sebuah cara untuk mendapatkan pemimpin terbaik dari pilihan calon-calon yg baik-baik. Untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan umat. Aamiin Yaa Robbal Alamiin.