Pesawaran (Netizenku.com): Belasan organisasi media yang ada di Kabupaten Pesawaran pertanyakan pembangunan Kantor Balai Wartawan yang dibangun di lahan perkantoran Pemkab setempat yang diklaim milik PWI.
Ke 12 organisasi wartawan tersebut, antara lain Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran (FKW-KP), Kowapi, FPII, IJKP, PPWI, KWRI, PWRI, AWPI, IWAPES, KWP, PJS dan Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Pesawaran.
Mereka menilai dalam hal ini Bupati Dendi Ramadhona telah salah kaprah telah berani menganggarkan dana miliaran dari APBD untuk pembangunan gedung tersebut. Padahal sudah jelas secara aturan pemerintah tidak boleh membangun gedung untuk lembaga tertentu di lahan milik negara. Selain itu bupati telah meresmikan Gedung Balai Wartawan PWI tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebetulnya kalau gedung tersebut tidak ada embel-embel PWInya nggak jadi masalah, ini kita lihat gedung tersebut bertuliskan Balai Wartawan PWI Pesawaran, artinya gedung tersebut milik PWI dong,” sesal Ketua IWOI Pesawaran, Okvia Niza, Senin (16/10/23).
Sepengetahuannya, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan gedung itu bukan untuk balai wartawan PWI, melainkan hanya untuk gedung balai wartawan saja. Namun entah mengapa setelah bangunan tersebut selesai dikerjakan gedung tersebut di klaim milik PWI.
“Inikan aneh, namanya balai wartawan itu keperuntukannya jelas untuk semua media yang ada di Pesawaran, bukan malah sebaliknya jadi hak milik PWI, ini yang menjadi pertanyaan kita, karena kita tahu jika mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung lembaga tertentu itu nggak mungkin disetujui oleh pihak DPRD, ini kita lihat Gedung Balai Wartawan tersebut diklaim seolah-olah milik PWI,” ucap ketua IWOI.
Terkait hal ini lanjut dia, pihaknya bersama 12 lembaga organisasi media yang ada akan segera menggelar audensi dengan pihak Bupati Dendi Ramadhona, guna mempertanyakan gedung tersebut.
“Kita mau dengar langsung apa kata bupati terkait gedung tersebut, apakah gedung tersebut dibangun untuk PWI, apa sebaliknya. Kita mau jika gedung itu gedung balai wartawan copot logo PWInya dan kita mau semua bendera lembaga media yang ada di Pesawaran ada di gedung tersebut, bukan hanya bendera PWI saja seperti yang terjadi saat ini,” ungkapnya.
Hal senada ditambahkan Ketua Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KO- Wapi) Kabupaten Pesawaran, Dahron Sungkai, selain mempertanyakan tentang kejelasan gedung tersebut, dia juga mempertanyakan terkait anggaran tiap tahunnya, yang digelontorkan Pemkab kepada semua organisasi wartawan selama ini. Sebab yang diketahuinya telah terjadi ketimpangan yang sangat mendalam dan memprihatinkan, yang diterapkan Pemkab kepada setiap organisasi wartawan yang ada.
“Kami hanya ingin perlunya diterapkan kesetaraan, terutama menyangkut anggaran apapun yang diberikan kepada setiap organisasi wartawan. Karena selama ini bisa kita lihat sendiri bersama, ada organisasi yang begitu dimanja dan dinina bobokkan Pemkab, tapi banyak juga yang tidak diperhatikan sama sekali. Nah penerapan pilih kasih seperti ini, sebaiknya dihilangkan saja, demi untuk tetap terjalin eratnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki,” ucap Dahron. (Soheh)
