Beda Jauh, Pokja Pemilu LN Sebut Buruh Migran 2 Juta, Migrant Care: 9 Juta

Avatar

Minggu, 7 Oktober 2018 - 18:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: Ilustrasi/Istimewa)

(Foto: Ilustrasi/Istimewa)

Lampung (Netizenku.com) : Soal jumlah WNI yang berada di luar negeri, Migrant Care mempunyai data berbeda dengan Pokja Pemilu Luar Negeri (LN).

Migrant Care menyebut jumlah WNI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang. Sedangkan Pokja Pemilu LN sebanyak 2 juta.

\”Pada era tahun 90-an bahkan data buruh migran di luar negeri diperkirakan sudah 2 juta. Pada awal 2000, itu bergeser ke angka 4 juta, pada periode 2009, perkiraan pada waktu itu adalah sekitar 7 juta dan pemilu 2019, angka buruh migran itu mencapai 9 juta,\” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2018).

Baca Juga  Bukan Sekadar Bersih, Tubaba Ingin Ubah Kebiasaan Pelajar Peduli Lingkungan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perkiraan Anis ini ditunjang oleh sejumlah data penunjang. Salah satunya adalah survei Bank Dunia yang memperkirakan buruh migran Indonesia mencapai 9 juta.

\”Survei Bank Dunia 2019 bahkan, dan itu juga dipresentasikan oleh kami dan Kemnaker dipekirakan buruh migran kita itu bahkan sekarang sudah 9 juta, artinya apa kalau ada perkiraan bahwa yang sudah terdaftar 2 juta, ini bukan berarti buruh migran 2 juta, ada persoalan data,\” ujarnya.

Baca Juga  Pilkati Serentak Tubaba 2026, Para Bakal Calon Jalani Verifikasi Administrasi

Menurut Anis, 2 juta pemilih luar negeri yang diungkap oleh Pokja Pemilu hanya sama dengan jumlah buruh migran di Malaysia.

Bagi dia, ada sejumlah buruh migran yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

\”Di Malaysia saja diperkirakan, ini tidak hanya migrant care memperkirakan tapi ada di sana memperkirakan sekitar 2,5 juta. Artinya apa? Kalau jumlah DPT luar negeri itu hanya merepresentasi Malaysia. Di Arab Saudi, buruh migran kita diperkirakan 1,5 tetapi DPT misalnya hanya 900 ribu, jadi artinya kita mempunyai persoalan dasar dalam tata kelola migrasi yang mengakibatkan warga negara kita yang bekerja di luar negeri, ada dokumen atau tidak, itu belum didapat secara komprehensif oleh pemerintah,\” tuturnya.

Baca Juga  32 Pramuka Tubaba Siap Bawa Nama Daerah ke Jambore Nasional XII 2026

Sebelumnya, Ketua Pokja Pemilu Luar Negeri (LN), Wajid Fauzi, mengatakan jumlah DPT hasil perbaikan pertama mencapai 2.025.344.

Jumlah DPT dari WNI yang berada di luar negeri itu akan diperbaharui kembali pada 15 Oktober 2018.

\”Pada tanggal 16 itu datanya adalah 2.025.344. Itu data kita per tanggal 16 Septemher. Setelah itu, saat ini detik-detik ini, masih memperbaiki,\” ucapnya. (dtc/lan)

Berita Terkait

Abu Vulkanik Krakatau Ancam Siswa, Syukron Desak Sekolah Libur Sementara
Seminar Al-Aqsha di Lampung Dorong Generasi Muda Temukan Peran Nyata untuk Palestina
Perubahan KUA-PPAS 2026 Pringsewu Disepakati, Belanja Daerah Naik Jadi Rp1,195 Triliun
Gubernur Lampung Perkuat Operasi Terpadu Tangani Karhutla
Tubaba Nihil PHK Semester I 2026, Disnakertrans Siapkan Tim Monitoring ke Perusahaan
BPBD Padamkan Kebakaran TPA Bakung Teluk Betung Barat
32 Pramuka Tubaba Siap Bawa Nama Daerah ke Jambore Nasional XII 2026
Tubaba Gandeng ATR/BPN Integrasikan Data Pertanahan, Bidik Optimalisasi PAD

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 21:31 WIB

Lima Presidium KAI Lampung Periode 2026-2031 Resmi Dilantik

Sabtu, 19 September 2026 - 15:52 WIB

Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Komoditas Unggulan Lampung

Sabtu, 19 September 2026 - 15:50 WIB

Lampung Perkuat Pengembangan Bawang Putih Dukung Swasembada Nasional 2029

Sabtu, 19 September 2026 - 15:48 WIB

Pemprov Lampung Dorong Persaingan Usaha Sehat untuk Perkuat Investasi dan Hilirisasi

Sabtu, 19 September 2026 - 15:45 WIB

Gubernur Mirza Dorong BAZNAS Perkuat Peran Zakat untuk Entaskan Kemiskinan

Jumat, 18 September 2026 - 20:36 WIB

Elly Wahyuni Nilai Kebijakan Pendidikan Ringankan Beban Masyarakat Lampung

Jumat, 18 September 2026 - 20:26 WIB

Mahasiswa Lampung Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur hingga Usut Tambang Ilegal

Jumat, 18 September 2026 - 20:18 WIB

51 Sekolah di Lampung Terkonfirmasi Tolak Program MBG

Berita Terbaru

Lampung

Lima Presidium KAI Lampung Periode 2026-2031 Resmi Dilantik

Sabtu, 19 Sep 2026 - 21:31 WIB