Kapan Biaya Pengesahan STNK Mulai Dihapuskan?

Redaksi

Jumat, 23 Februari 2018 - 08:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Ilustrasi: Netizenku.com)

(Ilustrasi: Netizenku.com)

Bandarlampung (Netizenku): Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menghapuskan biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) direspon Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Royke Lumowa.

Menurutnya, Polri tidak bisa serta merta mengimplementasikan perintah MA tersebut. Dikatakannya, pihaknya masih harus menunggu keputusan resmi dari pemerintah. \”Jadi tidak bisa setelah diputuskan langsung diterapkan. Kita harus menunggu terlebih dahulu pencabutan itu oleh pemerintah,\” kata Royke, kemarin.

Baca Juga  KPU Tubaba Plenokan Hasil Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019

Dia menambahkan, masih terdapat serentetan proses sebelum penghapusan biaya pengesahan STNK diberlakukan. \”Penghapusan itu masih harus menunggu putusan pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, dan instansi lainnya. Ujung tombaknya Kementerian Keuangan. Jadi, ya kita tunggu saja tahapannya berlangsung,\” terang Royke.

Sebelumnya tersiar kabar MA mengabulkan sebagian gugatan seorang warga, Noval Ibrahim Salim, terkait Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas PNBP. Salah satu gugatan yang dikabulkan itu adalah penghapusan biaya pengesahan STNK, yang tercantum dalam Putusan MA Nomor 12 P/HUM/2017.

Dalam putusan disebut, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri, bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Baca Juga  DPRD Metro Dukung KPU Wujudkan Pilkada Bersih Berintegritas

PP itu dianggap bertentangan dengan Pasal 73 ayat 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Keputusan itu juga meminta Presiden RI untuk segera mencabut aturan pada lampiran tersebut. (dbs)

Berita Terkait

Mingrum Picu Kemarahan Arinal saat Paripurna Pj Gubernur
Febrizal Levi Dilantik Pj Bupati Mesuji Gantikan Sulpakar
AMSI Lampung Bersinergi dengan Satgas Gerakan Literasi Sekolah
Sambut KRIS, Rumah Sakit BW Bangun Gedung Baru
Perpustakaan Sekolah di Lampung Masih Terkendala SDM dan Minim yang Terakreditasi
FJPI Ikut Kursus Digital Storytelling di Bali
Pemkot Siap Hadapi Tudingan LCW Soal Dugaan Tipikor
Arinal Minta WSL Krui Pro QS 5000 Dapat mengangkat Pariwisata Daerah

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 10:01 WIB

Satres Narkoba Polres Pesawaran Tangkap Dua Pengedar Sabu

Selasa, 21 Mei 2024 - 09:45 WIB

Dendi Minta TPID Waspadai Kenaikan Harga Daging Jelang Idul Adha

Minggu, 19 Mei 2024 - 11:04 WIB

Aparat Gabungan Bongkar Paksa Bangunan Liar Tempat Sabung Ayam

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:42 WIB

Cabuli Anak Dibawah Umur, Kakek 65 Tahun Digelandang ke Polres Pesawaran

Kamis, 16 Mei 2024 - 19:35 WIB

Tunjang Ketahanan dan Swasembada Pangan, Dendi Tanam Kedelai

Kamis, 16 Mei 2024 - 15:25 WIB

Dendi Tekankan Penyelenggara Pemilu Jaga Netralitas

Rabu, 15 Mei 2024 - 18:04 WIB

Ketua TP PKK Pesawaran Hadiri Acara Puncak HUT ke-44 Dekranas

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:19 WIB

BPK RI Beri Opini WTP Laporan Keuangan Pesawaran Tahun 2023

Berita Terbaru

Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah, SP saat memberikan sambutan dan arahan kepada jajaran pengurus PWI Tubaba. (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

HPN Tingkat Daerah, PWI Lampung Kunker ke PWI Tubaba

Jumat, 24 Mei 2024 - 20:20 WIB

Aparat Kepolisian dan masyarakat memantau letusan Keramikan Suoh dan jauh, Jumat (25/5/2024). (Iwan/NK)

Lampung Barat

Warga Lambar Tertimpa Musibah, Pejabatnya Pesta di Bandarlampung

Jumat, 24 Mei 2024 - 12:26 WIB