Bandarlampung (Netizenku.com): Panitia khusus (Pansus) anti money politik DPRD Provinsi Lampung akan tetap berjalan mengawal amanah jutaan rakyat Lampung, meski menuai pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat.
Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung, Imer Darius, bahwa pansus money politik akan tetap berjalan. Bahkan dirinya mempertanyakan jika ada elemen masyarakat yang tidak menyetujui pembentukan pansus DPRD Provinsi Lampung.
\”Semula, di DPRD Provinsi Lampung juga ada beberapa fraksi yang tidak setuju, terakhir setelah mengerti, akhirnya mereka setuju, bahkan ikut menjadi pimpinan pansus. Oleh karena itu, jika ada elemen masyarakat yang tidak setuju, maka itu perlu dipertanyakan komitmen keberpihakannya terhadap pembangunan Demokrasi,\” tegasnya.
Tujuan utama terbentuknya pansus, kata dia, untuk mengungkap dan mendalami kejadian yang sesungguhnya, baik pelaku, penggerak, perencana dan penyandang dana dari tindak pidana dugaan money politik secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di pilgub Lampung 27 Juni 2018 lalu.
\”Jadi kalau ada orang atau elemen yang tidak setuju, kita curiga bahwa bisa jadi mungkin ikut menjadi bagian dari kejahatan itu juga,\” ucapnya
Ia berharap, pansus dapat mengungkap pelaku, penggerak, perencana dan penyandang dana dari kejahatan politik di ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi tersebut.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal menyampaikan bahwa pansus akan tetap berjalan, meski menuai pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat.
Ia mempertanyakan sikap dari elemen masyarakat yang menolak pembentukan pansus DPRD Provinsi Lampung tersebut.
\”Alasan penolakannya apa?, kepentingan mereka menolak apa? pansus akan jalan terus karena kita ingin agar demokrasi bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus tersandera oleh pihak yang berpunya,\” ungkapnya.
Yang perlu masyarakat tahu, Pansus tidak akan terjerembab konflik antar calon manapun. Karena, pihaknya akan lebih fokus pada perspektif ke depan.
\”Salah jika ada elemen yang mengatasnamakan rakyat Lampung menilai miring lalu menolak pembentukan pansus. Jika mereka yang menolak pansus itu secara implisit mengatakan sebagai pendukung paslon tertentu, berarti secara eksplisit mereka sudah mengakui tentang kecurangan yang dilakukan oleh paslonnya sehingga ketakutan bila kecurangan paslonnya tersebut sampai dibuka ke ruang publik,\” ucapnya.
Ia berharap, Gakkumdu bisa bekerja secara profesional dengan berpihak pada kebenaran.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD, Akhmadi Sumaryanto menyampaikan bahwa pansus akan tetap berjalan. \”Semua fraksi mengirim anggota, bahkan Bu Ririn dari fraksi partai Golkar menjadi sekretaris pansus,\” ucapnya.
Pihaknya akan mengawal dan mensupport Bawaslu agar bisa bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
\”Jika ditemukan adanya dugaan kecurangan, maka kami mensupport agar Bawaslu bisa memproses secara hukum,\” ucapnya. (Rio)
