Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung sekaligus Anggota Komisi IV, Yusnadi, meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden kebakaran hingga tenggelamnya KMP Batumandi di perairan Merak, Banten.
Lampung (Netizenku.com): Kapal penyeberangan lintasan Bakauheni–Merak itu dilaporkan mengalami kebakaran pada Selasa (20/10/2026), sebelum akhirnya terbalik dan tenggelam pada Rabu (21/10/2026).
Yusnadi menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. Menurutnya, lintasan Bakauheni–Merak merupakan jalur strategis nasional yang menopang mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas perekonomian antara Pulau Sumatera dan Jawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, ia menilai investigasi independen dan objektif diperlukan untuk mengungkap penyebab kecelakaan sekaligus menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan transportasi penyeberangan.
“Kami meminta KNKT mengungkap secara terang faktor-faktor penyebab kecelakaan ini. Apakah berkaitan dengan kondisi teknis kapal, sistem kelistrikan, perawatan, prosedur operasional, faktor manusia, atau faktor lainnya. Semua harus dibuktikan melalui investigasi yang profesional, bukan berdasarkan dugaan atau spekulasi,” tegas Yusnadi dalam keterangannya, Rabu (22/10/2026).
Ia mengatakan, investigasi perlu mencakup penyebab awal kebakaran, kondisi teknis kapal, efektivitas sistem penanggulangan kebakaran, kesiapan peralatan keselamatan, prosedur evakuasi, hingga faktor yang menyebabkan kapal tenggelam.
Yusnadi juga mengingatkan bahwa investigasi KNKT bertujuan mengidentifikasi penyebab kecelakaan dan menghasilkan rekomendasi keselamatan, bukan menetapkan kesalahan pidana.
“Yang terpenting bukan sekadar mengetahui apa yang terjadi, tetapi memastikan ada langkah korektif yang nyata. Rekomendasi KNKT jangan berhenti menjadi dokumen, melainkan harus dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain investigasi, Yusnadi mendorong audit menyeluruh terhadap kelaiklautan kapal dan sistem pengawasan transportasi penyeberangan. Audit tersebut, menurutnya, perlu mencakup kondisi kapal, sistem proteksi kebakaran, perawatan mesin dan kelistrikan, peralatan keselamatan, kompetensi awak kapal, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional.
Ia juga meminta evaluasi terhadap pemeriksaan kapal sebelum berlayar, termasuk proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
“Jangan sampai pemeriksaan keselamatan hanya menjadi rutinitas administratif. Kita harus memastikan bahwa setiap kapal yang membawa masyarakat benar-benar memenuhi standar keselamatan. Jangan menunggu musibah berikutnya baru dilakukan pemeriksaan dan pembenahan,” katanya.
Dorong Pemenuhan Hak Penumpang
Selain aspek keselamatan, Yusnadi menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak penumpang KMP Batumandi. Ia meminta operator penyeberangan, perusahaan asuransi, dan pihak terkait memastikan seluruh hak penumpang dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keberhasilan evakuasi tidak menghapus tanggung jawab penyelenggara angkutan terhadap kerugian yang dialami penumpang, termasuk biaya pengobatan, kehilangan barang pribadi, maupun kerusakan kendaraan sepanjang menjadi tanggung jawab pengangkut.
“Penumpang sudah mempercayakan keselamatan diri dan barangnya kepada penyelenggara transportasi. Karena itu, ketika terjadi musibah, hak-hak mereka harus dipenuhi secara adil, transparan, dan tepat waktu. Jangan sampai setelah selamat dari kecelakaan, masyarakat justru dipersulit ketika mengurus asuransi dan ganti rugi,” tegasnya.
Untuk memastikan hak penumpang terpenuhi, ia meminta pendataan korban dan kerugian dilakukan secara menyeluruh. Operator bersama perusahaan asuransi, Jasa Raharja, dan instansi terkait juga didorong menyediakan posko pelayanan klaim yang mudah diakses.
“Jangan sampai korban musibah harus menghadapi persoalan baru akibat proses administrasi yang berbelit-belit. Setiap klaim harus diperiksa secara objektif, dan setiap hak yang memang menjadi kewajiban pihak terkait harus dipenuhi tanpa dipersulit,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Lampung yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Yusnadi turut meminta Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, otoritas pelabuhan, dan operator penyeberangan.
Ia menilai pemerintah daerah perlu berperan aktif mendorong peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan pada lintasan Bakauheni–Merak yang menjadi salah satu pintu utama penghubung Sumatera dan Jawa.
“Bakauheni–Merak merupakan gerbang utama Lampung dan jalur strategis nasional. Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus aktif menyampaikan aspirasi masyarakat, memperkuat koordinasi, dan mendorong perbaikan pelayanan serta keselamatan penyeberangan,” ujarnya.
Yusnadi juga mengingatkan agar penanganan kapal yang tenggelam memperhatikan keselamatan pelayaran, kelancaran lalu lintas kapal, potensi pencemaran lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat pesisir dan nelayan.
Ia berharap insiden KMP Batumandi menjadi momentum untuk membenahi sistem keselamatan transportasi penyeberangan, mulai dari pengawasan kelaiklautan kapal hingga perlindungan hak penumpang.
“Jangan sampai setiap musibah hanya menyisakan keprihatinan sesaat. Harus ada evaluasi, tanggung jawab, dan perubahan nyata. Kita ingin masyarakat yang menggunakan transportasi penyeberangan merasa aman, terlindungi, dan mendapatkan kepastian bahwa keselamatan mereka benar-benar menjadi prioritas,” pungkasnya. (*)
