Keterbatasan anggaran daerah tidak membuat warga Kampung Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga, berpangku tangan. Alih-alih meratapi lambatnya pembangunan, mereka memilih bergerak bersama. Lewat aksi gotong royong, masyarakat sukses memperbaiki lima titik jalan kabupaten yang rusak.
Lampung (Netizenku.com): Aksi nyata ini lahir di tengah tekanan fiskal yang menjepit APBD Lampung Tengah. Bagi warga, akses jalan adalah urat nadi kehidupan. Jalan yang mantap sangat krusial untuk menggerakkan ekonomi, pendidikan, dan sektor pertanian setempat.
Gerakan pembangunan jalan swadaya ini dipelopori oleh tokoh masyarakat, Hi. Toha. Langkahnya didukung penuh oleh para donatur, baik dari dalam maupun luar kampung. Warga pun turun ke lapangan secara mandiri demi memulihkan infrastruktur Lampung Tengah di wilayah mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi luar biasa ini memantik perhatian Miswan Rodi, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung. Wakil rakyat asal Dapil Lampung Tengah ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada warga Linggapura. Namun, ia juga melontarkan kritik pedas terhadap tata kelola anggaran daerah.
“Hati saya terketuk melihat masyarakat yang peduli dan menjadi bagian dari solusi. Di sisi lain, masih ada pihak yang menghamburkan uang rakyat untuk program yang tidak tepat sasaran,” ujar Miswan, Senin (15/6/2026).
Miswan menegaskan, kondisi keuangan daerah yang seret harus disikapi dengan pengetatan belanja. Pemerintah daerah wajib memangkas program yang tidak mendesak.
“Sederhanakan suka cita di tengah suasana keprihatinan anggaran. Tumpahkan anggaran sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, aksi gotong royong warga Linggapura adalah tamparan sekaligus pengingat bagi penguasa. Penggunaan anggaran daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
UU HKPD menuntut pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan. Ketika rakyat sudah rela patungan demi fasilitas publik, pemerintah seharusnya malu jika tidak becus mengelola anggaran.
“Sudah seharusnya negara memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata,” pungkasnya. (*)
