Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Pringsewu, Senin (19/10/2026).
Pringsewu (Netizenku.com): Keempat Ranperda tersebut meliputi pengelolaan barang milik daerah, perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, serta perubahan ketiga atas Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman dan dihadiri Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, Wakil Bupati Umi Laila, jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah elemen masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengatakan, keempat regulasi tersebut memiliki ruang lingkup berbeda, tetapi saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mengoptimalkan efektivitas organisasi pemerintahan.
Menurut Riyanto, pengelolaan barang milik daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan aset yang tertib dan akurat diperlukan untuk menjamin transparansi serta mendukung upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sementara itu, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan untuk menyempurnakan regulasi agar sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyesuaian tersebut diharapkan mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah secara terukur dan bertanggung jawab.
Terkait Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Riyanto menilai pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat. Selain sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren juga menjadi pusat pembentukan karakter, penguatan nilai moral, pengembangan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Oleh karena itu, Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi langkah penting dalam memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia berharap pesantren terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
Adapun perubahan ketiga atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bertujuan menyesuaikan struktur organisasi pemerintahan dengan dinamika kebutuhan, perkembangan regulasi, serta tuntutan efisiensi dan efektivitas kerja.
Penataan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
Riyanto menjelaskan, penataan perangkat daerah mempertimbangkan ketepatan fungsi dan ukuran organisasi, beban kerja, intensitas urusan pemerintahan, ketersediaan SDM, kemampuan keuangan daerah, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah.
“Melalui penataan ini, diharapkan tercipta struktur perangkat daerah yang lebih ramping, proporsional, dan adaptif sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” katanya.
Ia juga meminta seluruh jajaran Pemkab Pringsewu menjadikan perubahan struktur organisasi sebagai momentum untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, integritas, inovasi, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Riyanto menegaskan, seluruh regulasi yang telah disepakati harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendorong kemajuan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu. (*)
