Belakangan ini media sosial lagi rajin banget jadi “dinas baru”: Dinas Pengawasan Jalan Berlubang. Modalnya cuma kuota dan kamera HP, hasilnya? Video jalan rusak di Lampung Barat berseliweran lebih cepat daripada perbaikan itu sendiri.
Lampung Barat (Netizenku.com): Netizen pun langsung naik level jadi analis kebijakan publik dadakan. Tanpa rapat, tanpa data, tanpa kopi—langsung vonis: “Ini salah bupati!” Cepat, praktis, tanpa basa-basi. Kalau semua masalah bisa selesai pakai komentar, mungkin jalan di Lampung Barat sudah mulus dari zaman Friendster.
Padahal kalau mau sedikit jujur—sedikit saja, nggak usah banyak—urusan infrastruktur itu bukan kerja satu orang. Ada yang namanya pembagian tugas. Ada dinas teknis. Ada yang tiap hari ngantor, tanda tangan, dan—harusnya—turun ke lapangan. Tapi anehnya, begitu jalan rusak viral, yang muncul bukan klarifikasi… tapi keheningan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Iya, hening. Sunyi. Sepi.
Kayak sinyal di daerah blank spot.
Dinas yang punya “job desk” soal jalan justru seperti lagi main petak umpet. Netizen teriak-teriak di depan, mereka di belakang pohon sambil bilang, “Semoga nggak ketahuan.” Padahal ini bukan permainan anak-anak, ini soal pelayanan publik.
Lucunya lagi, ketika bupati diserang bertubi-tubi di dunia maya, para “pembantunya” justru seperti sedang menjalani program diet bicara. Hemat kata, hemat penjelasan, bahkan hemat tanggung jawab. Seolah-olah prinsipnya: kalau diam cukup lama, masalah akan capek sendiri.
Padahal, publik itu bukan butuh keajaiban. Mereka cuma butuh penjelasan. Jalan rusak kenapa? Kendalanya apa? Sudah sejauh mana ditangani? Itu saja. Nggak perlu pakai bahasa langit, cukup bahasa manusia.
Di titik ini, rasanya tidak adil kalau semua beban dilempar ke bupati. Ibarat nahkoda, iya dia yang pegang arah. Tapi kalau awak kapalnya malah sibuk rebahan di geladak, ya kapal tetap oleng juga.
Justru yang patut dipertanyakan: selama ini, para pemegang amanah di level teknis ngapain saja? Kenapa ketika badai kritik datang, mereka tidak berdiri di depan untuk menjelaskan? Atau minimal, menunjukkan bahwa mereka bekerja?
Kalau semua serangan dibiarkan mengarah ke satu orang, sementara yang lain nyaman di zona “tidak terlihat”, ini bukan cuma soal kinerja—ini soal keberanian.
Bupati jelas punya visi dan misi. Tapi visi itu bukan mantra yang bisa jalan sendiri. Harus ada yang menerjemahkan, menjalankan, dan—yang paling penting—mengomunikasikan. Kalau bagian ini macet, ya wajar kalau yang terlihat ke publik cuma kegagalan, bukan proses.
Dan di sinilah poin pentingnya: bupati tidak bisa lagi sekadar bersabar. Sudah waktunya evaluasi serius terhadap “kabinet mini”-nya sendiri. Siapa yang benar-benar bekerja, siapa yang cuma pandai hadir saat apel pagi tapi hilang saat masalah datang.
Karena amanah itu bukan pajangan jabatan. Kalau ada yang tidak mampu menjalankan tugas—terutama di sektor vital seperti infrastruktur—ya jangan dipelihara seperti koleksi barang antik. Rakyat butuh solusi, bukan pajangan birokrasi.
Belum lagi soal “menjemput” program pusat. Di daerah lain, pejabatnya seperti striker haus gol—aktif cari peluang, jemput bola, bahkan kadang rebutan proyek demi daerahnya. Di Lampung Barat? Yang ada malah seperti nonton pertandingan dari pinggir lapangan, berharap bola nyasar sendiri.
Padahal program pusat itu bukan hadiah undian. Harus dikejar, diperjuangkan, dikomunikasikan. Kalau mentalnya masih “menunggu dikasih”, ya jangan heran kalau yang datang cuma sisa-sisa, itu pun kalau kebagian.
Akhirnya, Lampung Barat hari ini seperti panggung yang aneh. Di depan, bupati jadi aktor utama yang disorot lampu terang—semua kritik diarahkan ke sana. Di belakang panggung, ada banyak pemain lain yang justru tidak terlihat, padahal perannya tidak kalah penting.
Kalau kondisi ini terus dibiarkan, jangan heran kalau ke depan netizen makin kreatif bikin konten. Bukan cuma video jalan rusak, mungkin sekalian tutorial bertahan hidup di medan “off-road” versi kabupaten.
Padahal solusinya sederhana: yang punya tugas, kerjakan. Yang tahu kondisi, jelaskan. Dan yang tidak mampu, ya siap-siap dievaluasi—bahkan diganti.
Karena pada akhirnya, bupati tidak butuh tim yang sekadar lengkap di struktur. Bupati butuh tim yang benar-benar bekerja.
Dan rakyat? Mereka cuma ingin satu hal sederhana: jalan yang bisa dilewati tanpa harus merasa seperti lagi ikut uji nyali. (*)
