Mayoritas tiyuh (desa) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) dinilai belum transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD), BUMTI, aset, dan aspek kinerja lainnya.
Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tubaba, Mochamad Iqbal melalui Kasi Intelijen, Ardi Herlian Syah kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (17/7/2025).
“Hasil evaluasi lintas sektor program SIKEBUT (Sistem Kerja Evaluasi Bersama untuk Tiyuh) menunjukkan masih banyak tiyuh yang belum maksimal memberikan informasi melalui penginputan data di aplikasi Jaga Desa,” kata Ardi.
Kurangnya respons terhadap program SIKEBUT tersebut, lanjut Ardi, mencerminkan minimnya transparansi dalam pengelolaan DD, BUMTI, aset desa, serta kinerja aparatur tiyuh secara umum.
“Tindak lanjut dari evaluasi dan monitoring yang digelar di ruang rapat bupati pada Rabu kemarin (16/7/2025), dalam waktu dekat kami akan melakukan evaluasi khusus terhadap sejumlah tiyuh. Ini sebagai upaya memperbaiki kinerja aparatur tiyuh,” ujarnya.
Ardi menambahkan, pengawasan tidak hanya menjadi tugas pihaknya saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja aparatur tiyuh, demi mewujudkan tata kelola yang profesional, proporsional, dan bertanggung jawab. Pengawasan serius akan mencegah penyimpangan dan memastikan Dana Desa digunakan tepat sasaran,” tegasnya.
Diketahui, program SIKEBUT merupakan kolaborasi strategis antara Kejaksaan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (PMT), camat, serta Apdesi di masing-masing kecamatan. Program ini menegaskan komitmen Kejari Tubaba dalam mendukung pemerintahan tiyuh yang bersih, transparan, dan berintegritas. (*)
