Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan survei dan verifikasi calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat usulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) di lahan seluas 9,4 hektare, di wilayah Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kamis (8/1/2026).
Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Survei dan verifikasi tersebut dilaksanakan di lahan yang berada di Tiyuh Kantong Panaragan, wilayah perbatasan Tiyuh Pulung Kencana, dan Candra Mukti, tepat di samping Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tubaba.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penilaian teknis atas usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang diajukan oleh Pemkab Tubaba kepada pemerintah pusat pada akhir 2025 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan survei didampingi langsung oleh Bupati Tubaba Novriwan Jaya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, antara lain Asisten II, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Perhubungan.
Perwakilan Kementerian PUPR dari Dirjen Prasarana Strategis Wilayah Lampung, Pendi M.Y., menjelaskan bahwa survei ini bertujuan untuk memverifikasi kelayakan teknis lokasi yang diusulkan Pemkab Tubaba.
“Hari ini kami melakukan survei verifikasi calon lokasi Sekolah Rakyat Kabupaten Tubaba. Secara teknis, lokasi ini telah memenuhi persyaratan, baik dari sisi akses jalan, ketersediaan jaringan air, jaringan listrik, kontur lahan yang relatif datar, maupun luas lahan yang melebihi ketentuan minimal lima hektare,” ujar Pendi.
Meski demikian, Pendi menegaskan bahwa penetapan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). Pihak Kementerian PUPR hanya bertugas melakukan penilaian teknis dan menyampaikan hasilnya kepada kementerian terkait.
“Kami masih menunggu kelengkapan dokumen administrasi, seperti sertifikat tanah, Kesesuaian Tata Ruang (KTR), serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Setelah itu, hasil verifikasi teknis akan kami laporkan. Penentuan prioritas lokasi tetap berada di Kemensos,” jelasnya.
Ia menambahkan, soal usulan pembangunan Sekolah Rakyat akan direalisasikan tahun ini atau tidak, ini juga nantinya bergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Sebab daerah pengusul tidak hanya datang dari Kabupaten Tubaba, tetapi juga dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
“Saat ini, di Provinsi Lampung telah ditetapkan tiga lokasi Sekolah Rakyat, yakni di Kota Baru sebagai usulan Pemprov Lampung, Sukadana usulan Kabupaten Lampung Timur, dan Desa Candu, Kalianda, usulan Kabupaten Lampung Selatan,” ulasnya.
Apabila usulan Kabupaten Tubaba disetujui, tahapan perencanaan diperkirakan memerlukan waktu satu hingga dua bulan. Proses lelang direncanakan dapat dimulai pada Agustus 2026, dengan target bangunan sudah dapat digunakan pada tahun ajaran baru pada bulan Juli tahun berikutnya.
Terkait pengalokasian anggaran, Pendi memperkirakan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan dana minimal sekitar Rp200 miliar. Fasilitas yang direncanakan meliputi ruang kelas jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, kantin, rumah ibadah, ruang serbaguna, serta sarana olahraga.
“Luasan ideal kawasan Sekolah Rakyat berada pada kisaran 5 hingga 10 hektare dengan estimasi waktu pembangunan sekitar 10 bulan,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Tubaba Novriwan Jaya menyatakan komitmen penuh Pemkab Tubaba dalam mendukung program nasional pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat,“Kami mendukung penuh program ini. Lahan sudah kami siapkan, dan sebelumnya kami juga telah bertemu langsung dengan Menteri Sosial. Harapannya, di lahan seluas 9,4 hektare ini dapat dibangun Sekolah Rakyat sekaligus fasilitas olahraga berupa gedung olahraga (GOR) berstandar nasional,” kata Novriwan.
Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat yang terintegrasi dengan fasilitas olahraga akan menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan pendidikan dan sarana publik di Kabupaten Tubaba, tanpa harus membangun fasilitas terpisah di kemudian hari.
“Kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Tubaba dapat segera direalisasikan. Lokasi di sekitar kawasan pendidikan, ada Kantor Perpustakaan Daerah, Sekolah Tarakanita, ini sangat strategis dan segala persyaratan telah kami siapkan sesuai ketentuan serta kebutuhan kementerian, semoga Sekolah Rakyat ini segera terbangun di Tubaba,” pungkasnya. (*)
