KPU: APK Rusak, Tanggungjawab Masing-masing Paslon

Redaksi

Selasa, 24 April 2018 - 10:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Soal semrawutnya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasang calon Gubernur-Wakil Gubernur Lampung di Kabupaten Pesawaran, Komisioner KPU Lampung, M Tio Aliansyah angkat bicara.

Menurut Tio, dalam hal ini KPUD Pesawaran sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya, yakni menyiapkan dan memasang APK di beberapa titik sesuai dengan aturan.

\”Jadi, perkara (APK) roboh ataupun kondisinya sudah tidak baik, hal tersebut bukan tanggung jawab KPUD lagi, karena pemeliharaanmya diserahkan ke masing-masing pasang calon,\” jelas Tio kepada Netizenku.com, Selasa (24/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk itu, kata dia, bagi masing-masing calon diperbolehkan mencetak APK sesuai dengan jumlah yang ditentukan KPU, yakni 150 persen dari jumlah yang disediakan KPU. Hal ini juga harus disesuaikan dengan ukuran yang sudah ditetapkan KPU.

\”Tidak boleh lebih besar ataupun lebih banyak dari yang ditentukan KPU,\” ucapnya.

Sebelumnya, Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) menemukan banyak alat peraga kampanye (APK) pasangan cagub dan cawagub di Pesawaran dipasang semrawut dan asal asalan.

Ketua Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Yusuf Ramadhan mengatakan, pemasangan alat peraga kampanye (APK) peserta Pilgub Lampung selain terkesan asal asalan, banyak juga tiang penyangga APK kualitisnya buruk. Sehingga banyak juga APK di Pesawaran rusak.

“Ya dalam perihal pemasangan APK ini tidak sesuai dengan harapan para pasangan calon peserta Pilkada. Dapat kita lihat banyaknya alat peraga yang rusak, jatuh bahkan ada yang hilang, karena mungkin saja hal itu diakibatkan dari kualitas pemasangan alat peraga yang kurang baik,” katanya. (Rio)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 15:55 WIB

Pengangkatan Petugas MBG Jadi Pegawai Negara, DPRD Lampung Soroti Nasib Guru Honorer

Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:34 WIB

PKB Tetapkan Chusnunia sebagai Ketua DPW Lampung 2026–2031

Jumat, 23 Januari 2026 - 16:52 WIB

Pemprov Lampung Siapkan PKN Tingkat II 2026

Jumat, 23 Januari 2026 - 13:06 WIB

Kominfo dan PPPA Lampung Perkuat Sinergi PUSPAGA

Jumat, 23 Januari 2026 - 11:35 WIB

DPRD Lampung Dukung Rencana Pabrik Rokok HS di Lampung Timur

Kamis, 22 Januari 2026 - 18:59 WIB

HGU SGC Dicabut, Triga Lampung, Negara Harus Pastikan Tak Ada Kelebihan Lahan

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:52 WIB

Yozi Rizal Minta Pemerintah Pusat Transparan soal Pencabutan HGU Anak Usaha SGC di Lampung

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:41 WIB

Rokok Ilegal Marak, DPRD Lampung Dorong Penindakan Menyeluruh

Berita Terbaru

Lampung Selatan

Imigrasi Kalianda Gelar Syukuran Hari Bakti ke-76

Senin, 26 Jan 2026 - 18:48 WIB