NU Kembali ke Khittah Jelang Pemilu 2024

Redaksi

Sabtu, 29 Januari 2022 - 11:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Baliho Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, bersanding dengan baliho Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, di gerbang UIN Raden Intan Lampung, Bandarlampung, saat Muktamar Ke-34 NU, Rabu (22/12). Foto: Netizenku.com

Baliho Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, bersanding dengan baliho Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, di gerbang UIN Raden Intan Lampung, Bandarlampung, saat Muktamar Ke-34 NU, Rabu (22/12). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): PCNU Kota Bandarlampung mendukung penuh upaya PBNU mengembalikan khittah Nahdlatul Ulama (NU) dengan tidak terikat pada satu partai politik.

“PKB dilahirkan dari NU memang betul tapi keduanya memiliki pola hubungan yang sudah diatur. Itu yang ditegakkan oleh Ketua Umum PBNU,” ujar Ketua PCNU Kota Bandarlampung, Ichwan Adji Wibowo, Sabtu (29/1).

“Kalau menimbulkan tafsir menjelang Pemilu 2024 ya wajar saja,” lanjut dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bercermin dari tabayun yang dilakukan Ketua PCNU Sidoarjo dan PCNU Banyuwangi kepada Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menurut Ichwan PKB harus mengevaluasi dirinya.

Baca Juga; Gusdurian: PKB harus menjaga khittah NU 

Camat Telukbetung Selatan ini menjelaskan peristiwa yang terjadi di Jawa Timur. PKB melakukan konsolidasi dengan mengumpulkan struktural NU tanpa koordinasi atau komunikasi dengan PBNU.

“Saya kira ini cara yang keliru, kalau dibiarkan menjadi yurisprudensi yang kurang baik juga dan ditiru yang lain,” tegas dia.

Keputusan Gus Yahya dinilai sudah tepat untuk menegakkan dan mengatur pola hubung antara NU dan PKB, ke depan, lebih baik lagi.

“Soal-soal politik masih jauhlah 2024. NU di bawah solid, mayoritas kecenderungannya mendukung PKB tapi secara organisatoris tetap harus ditegakkan aturannya,” tutup dia. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 10:57 WIB

Sahdana Desak Audit Menyeluruh Bank Syariah Way Kanan, Minta Dirut hingga Jajaran Diperiksa

Jumat, 31 Juli 2026 - 20:27 WIB

Wagub Lampung Buka KPDK Pramuka Lampung 2026

Jumat, 31 Juli 2026 - 20:23 WIB

Pemprov Lampung Perkuat Vokasi untuk Kerja Global

Jumat, 31 Juli 2026 - 20:21 WIB

Jihan Pantau Implementasi Lampung-In 2.0

Jumat, 31 Juli 2026 - 20:18 WIB

Wulan Mirza Lantik Pengurus PMI Lampung Selatan 2026-2031, Tekankan Respons Bencana Maksimal Enam Jam

Jumat, 31 Juli 2026 - 20:12 WIB

Pemprov Lampung Ajukan Perubahan KUA-PPAS 2026 dan Rancangan APBD 2027

Jumat, 31 Juli 2026 - 20:10 WIB

Gubernur Lampung Dukung Lampung Financial Festival 2026

Kamis, 30 Juli 2026 - 19:16 WIB

Kostiana, Ingatkan Bapenda Optimalkan Seluruh Potensi PAD

Berita Terbaru

Lampung

Wagub Lampung Buka KPDK Pramuka Lampung 2026

Jumat, 31 Jul 2026 - 20:27 WIB

Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Vokasi untuk Kerja Global

Jumat, 31 Jul 2026 - 20:23 WIB

Lampung

Jihan Pantau Implementasi Lampung-In 2.0

Jumat, 31 Jul 2026 - 20:21 WIB