Yusdianto: tidak ada pembangunan rendah karbon di Lampung

Redaksi

Kamis, 20 Januari 2022 - 19:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dosen Fakultas Hukum Unila, Dr Yusdianto (kiri) dan Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Lampung, A Lianurzen (kanan), dalam acara FGD Walhi Lampung di Hotel Aston, Bandarlampung, Kamis (20/1). Foto: Netizenku.com

Dosen Fakultas Hukum Unila, Dr Yusdianto (kiri) dan Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Lampung, A Lianurzen (kanan), dalam acara FGD Walhi Lampung di Hotel Aston, Bandarlampung, Kamis (20/1). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Akademisi Universitas Lampung (Unila), Dr Yusdianto SH MH, dengan tegas mengatakan tidak ada pembangunan rendah karbon di Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan menanggapi revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.

“Kalau memang ada tercermin dong di RPJMD, bagaimana konsep membangun daerah,” ujar dia di Hotel Aston, Bandarlampung, Kamis (20/1), usai acara FGD yang digelar Walhi Lampung; Implementasi Komitmen Pembangunan Rendah Karbon di Tengah Ancaman UU Cipta Kerja.

Baca Juga  Gubernur Mirza Tinjau Perbaikan Jalan, Target Tuntas Sebelum Lebaran

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari sisi regulasi dan implementasi mestinya sejak awal runut dari visi misi mereka,” lanjut dia.

Pemprov Lampung melakukan kajian ulang rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca. Diproyeksikan pada tahun 2030 tanpa aksi mitigasi, emisi karbon di Lampung sebesar 27.629.786,24 ton carbon dioxide equivalent (CO2eq).

Baca Juga  DPRD Lampung Dukung Rencana Pabrik Rokok HS di Lampung Timur

Penghasil emisi gas rumah kaca di Lampung dari sektor energi dan transportasi 93,06%, pengelolaan limbah 6,39%, sektor pertanian 0,53%, dan sektor lahan gambut serta kehutanan sebesar 0,02%.

Dari sektor lahan gambut dan kehutanan, Yusdianto meminta pemprov menginventarisir kembali cakupan lahan hutan yang bisa dimaksimalkan dalam hal pembangunan rendah karbon.

“15 kabupaten/kota ini kan cakupan lahan hutan cukup besar. Apakah cakupan lahan hutan ini sama dengan data yang dimiliki sekarang. Sementara kita tahu cakupan lahan di Lampung ini banyak dikuasai masyarakat,” ujar dia.

Baca Juga  DPRD Lampung Dorong Peta Zonasi Mangrove Lampung Usai Terbit PP Nomor 27 Tahun 2025

Berita Terkait

DPRD Lampung Dukung Pengungkapan Tambang Emas Ilegal di Way Kanan
Pemprov Lampung Terbitkan SE Larangan Randis untuk Mudik dan Pengendalian Gratifikasi
Munir Gelar Silaturahmi dan Santunan Anak Yatim di Lampung Tengah
Kwarda Lampung Buka Puasa Bersama 50 Anak Yatim, Perkuat Kepedulian Sosial
DPRD Lampung Minta Aktor Utama Tambang Emas Ilegal Way Kanan Diusut
Korpri Lampung Gelar Ramadan Berbagi, 1.101 ASN Terima Bantuan
Wakil Gubernur Lampung Buka Musrenbang RKPD Way Kanan 2027
Pemprov Lampung Bahas Capaian IKK untuk Penyusunan LPPD 2025

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 12:04 WIB

Pemkab Pesawaran Gelar Musrenbang RKPD 2027

Sabtu, 14 Maret 2026 - 11:56 WIB

TMMD ke-127 di Pesawaran Ditutup, Pangdam II/Sriwijaya Apresiasi Sinergi TNI dan Pemda

Sabtu, 14 Maret 2026 - 11:52 WIB

Bupati Nanda Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2026 di Pesawaran

Minggu, 1 Maret 2026 - 07:57 WIB

Berkah Ramadan, NasDem Pesawaran Bagikan 1.000 Takjil

Senin, 2 Februari 2026 - 20:00 WIB

Viral Pelanggaran Etik, NasDem Pesawaran Beri Kesempatan Terakhir untuk TM

Rabu, 21 Januari 2026 - 18:10 WIB

Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program

Senin, 19 Januari 2026 - 18:29 WIB

Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I

Senin, 12 Januari 2026 - 15:14 WIB

Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung

Berita Terbaru

Pesawaran

Pemkab Pesawaran Gelar Musrenbang RKPD 2027

Sabtu, 14 Mar 2026 - 12:04 WIB