Yusdianto: tidak ada pembangunan rendah karbon di Lampung

Redaksi

Kamis, 20 Januari 2022 - 19:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dosen Fakultas Hukum Unila, Dr Yusdianto (kiri) dan Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Lampung, A Lianurzen (kanan), dalam acara FGD Walhi Lampung di Hotel Aston, Bandarlampung, Kamis (20/1). Foto: Netizenku.com

Dosen Fakultas Hukum Unila, Dr Yusdianto (kiri) dan Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Lampung, A Lianurzen (kanan), dalam acara FGD Walhi Lampung di Hotel Aston, Bandarlampung, Kamis (20/1). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Akademisi Universitas Lampung (Unila), Dr Yusdianto SH MH, dengan tegas mengatakan tidak ada pembangunan rendah karbon di Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan menanggapi revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.

“Kalau memang ada tercermin dong di RPJMD, bagaimana konsep membangun daerah,” ujar dia di Hotel Aston, Bandarlampung, Kamis (20/1), usai acara FGD yang digelar Walhi Lampung; Implementasi Komitmen Pembangunan Rendah Karbon di Tengah Ancaman UU Cipta Kerja.

Baca Juga  ghofur, Pasir Laut Tidak Direkomendasikan untuk Konstruksi Jalan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari sisi regulasi dan implementasi mestinya sejak awal runut dari visi misi mereka,” lanjut dia.

Pemprov Lampung melakukan kajian ulang rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca. Diproyeksikan pada tahun 2030 tanpa aksi mitigasi, emisi karbon di Lampung sebesar 27.629.786,24 ton carbon dioxide equivalent (CO2eq).

Baca Juga  Sikap Tegas Kapolda Lampung Terhadap Begal Didukung DPRD Lampung, Dinilai Beri Efek Jera

Penghasil emisi gas rumah kaca di Lampung dari sektor energi dan transportasi 93,06%, pengelolaan limbah 6,39%, sektor pertanian 0,53%, dan sektor lahan gambut serta kehutanan sebesar 0,02%.

Dari sektor lahan gambut dan kehutanan, Yusdianto meminta pemprov menginventarisir kembali cakupan lahan hutan yang bisa dimaksimalkan dalam hal pembangunan rendah karbon.

“15 kabupaten/kota ini kan cakupan lahan hutan cukup besar. Apakah cakupan lahan hutan ini sama dengan data yang dimiliki sekarang. Sementara kita tahu cakupan lahan di Lampung ini banyak dikuasai masyarakat,” ujar dia.

Baca Juga  DPRD Lampung, Koperasi Merah Putih Harus Berpihak ke Petani

Berita Terkait

Temu Wilayah Pesantren Warnai Harlah ke-28 PKB, Perkuat Sinergi Ciptakan Lingkungan Aman
Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB
Gubernur Lampung Dorong POC dan Hilirisasi Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Mirzani, Petani Harus Nikmati Hasil, Bukan Hanya Menanggung Risiko
Imelda Minta Publik Bijak Sikapi Informasi Gunung Anak Krakatau
Elly Wahyuni Minta Disdik Tegas terhadap Sekolah yang Paksa Siswa Beli Seragam
Wahrul Fauzi Siap Maju Pimpin Karang Taruna Lampung, Usung Pemberdayaan Pemuda dan 1.000 UMKM
Komisi IV DPRD Lampung Minta Tarif Tol BTB Dievaluasi

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 18:07 WIB

Temu Wilayah Pesantren Warnai Harlah ke-28 PKB, Perkuat Sinergi Ciptakan Lingkungan Aman

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:07 WIB

Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB

Selasa, 7 Juli 2026 - 16:14 WIB

Gubernur Lampung Dorong POC dan Hilirisasi Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Selasa, 7 Juli 2026 - 16:05 WIB

Mirzani, Petani Harus Nikmati Hasil, Bukan Hanya Menanggung Risiko

Senin, 6 Juli 2026 - 21:06 WIB

Elly Wahyuni Minta Disdik Tegas terhadap Sekolah yang Paksa Siswa Beli Seragam

Senin, 6 Juli 2026 - 15:32 WIB

Wahrul Fauzi Siap Maju Pimpin Karang Taruna Lampung, Usung Pemberdayaan Pemuda dan 1.000 UMKM

Senin, 6 Juli 2026 - 14:36 WIB

Komisi IV DPRD Lampung Minta Tarif Tol BTB Dievaluasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 21:00 WIB

DPRD Lampung Panggil Pengelola Bahas Kenaikan Tarif Tol

Berita Terbaru

E-Paper

Lentera Swara Lampung | 163 | Rabu, 8 Juli 2026

Rabu, 8 Jul 2026 - 01:36 WIB

Lampung

Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB

Selasa, 7 Jul 2026 - 18:07 WIB