Bandarlampung (Netizenku.com): Pemkot Bandarlampung mewajibkan para pengusaha di kota setempat untuk meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usahanya.
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bandarlampung, Muhtadi AT, menjelaskan Pemkot tidak hanya memberikan kemudahan izin berusaha tapi juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha.
“Apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izinnya, atau menimbulkan dampak lingkungan atau kesehatan dan keselamatan masyarakat,” kata dia di Yunna Hotel, Telukbetung, Selasa (16/11).
“Kalau itu yang timbul, pelaku usaha harus meminimalkan dampak yang timbul itu,” lanjut Muhtadi.
Baca Juga: Walhi Duga Pembangunan Living Plaza Memperparah Banjir di Jalan ZA Pagaralam
Dia mengatakan perizinan berusaha saat ini berbeda dari sebelumnya setelah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan oleh pemerintah.
Dari pendekatan perizinan berbasis izin (lisence base) menjadi perizinan berbasis risiko (risk base) yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu Risiko Rendah, Risiko Sedang, Risiko Tinggi.
Pernyataan mandiri ini masuk dalam aplikasi OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) yang disiapkan oleh pemerintah.
“Untuk Risiko Rendah dan Menengah itu tidak ada dokumen lingkungan yang harus mereka penuhi. Tapi berupa pernyataan mandiri untuk menjaga lingkungan dan kualitas lingkungan,” ujar dia.
Muhtadi berharap dari pernyataan mandiri tersebut para pelaku usaha di Bandarlampung konsekuen dengan pernyataan yang mereka buat.
“Pada saat mereka tidak melakukan (pernyataan mandiri) dalam pengawasan kita, harus kita berikan penjelasan sehingga mereka taat dengan apa yang harus mereka lakukan,” kata dia.
Hingga saat ini, lanjut Muhtadi, hampir 400 perizinan berusaha yang telah diterbitkan secara otomatis. Dari jumlah tersebut beberapa perizinan diverifikasi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan DPM-PTSP. (Josua)
