Lampung Timur (Netizenku.com): Tanggal 2 Januari 2019 lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menggelar agenda sidang putusan dari berbagai pengaduan se-Indonesia. Beberapa diantaranya putusan atas pengaduan dari masyarakat di Provinsi Lampung.
“Yang saya cermati ada 4 register pengaduan dari Lampung, tiga pengaduan terkait seleksi Bawaslu dan satu pengaduan terkait pilgub kemarin. Dari 4 pengaduan tersebut, putusannya bermacam-macam, namun untuk perkara kami dengan nomor register perkara 226 dinyatakan dikabulkan untuk sebagian. DKPP telah memutuskan bahwa 5 komisioner Bawaslu RI dan 3 Komisioner Bawaslu Lampung terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan terhadap 8 komisioner tersebut diberikan sanksi peringatan,” kata Heri Hidayat SH, selaku kuasa hukum tiga orang peserta seleksi Bawaslu kabupaten/kota di Lampung, Selasa (8/1).
Perkara nomor 226 ini sendiri bermula dari tidak lulusnya peserta seleksi berkas pendaftaran Bawaslu Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) yaitu Purnama Hidayah, Arip Setiawan dan Ari Vanzona. Para pengadu melaporkan 5 komisioner Bawaslu RI karena telah mengeluarkan pedoman terkait seleksi berkas pendaftaran yang bertentangan dengan perbawaslu, serta melaporkan 3 komisioner Bawaslu Lampung karena abai/melakukan terhadap keberatan/somasi para pengadu.
“Ada hal yang menarik perhatian kami sebagai pengadu, mengingat salah satu komisioner (ketua) Bawaslu Lampung yang hanya diberikan sanksi peringatan. Menarik, karena kita mengetahui bahwa yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah dijatuhkan sanksi peringatan keras dalam perkara identitas kependudukan ganda yang pernah dilaporkan oleh Rahmat Husein melalui KRLUPB, namun setelah diberi peringatan keras dalam perkara tersebut, komisioner tersebut justru hanya diberikan sanksi peringatan \”biasa\”. Menarik dan aneh,” katanya.
Di dalam peraturan DKPP disebutkan bahwa, tingkatan sanksi yang dapat dikenakan kepada para terlapor pelanggaran kode etik adalah sanksi peringatan, peringatan keras, dan pemberhentian. Jadi pertanyaan bagi kami kenapa jenjang sanksi tersebut tidak diterapkan kepada salahsatu komisioner (ketua) Bawaslu Lampung.
Meskipun demikian, secara umum pihaknya tetap bersyukur lantaran laporannya diterima dan dikabulkan oleh DKPP dan seluruh terlapor diberikan sanksi peringatan. Dalam putusan tersebut DKPP tidak memutuskan untuk melakukan seleksi ulang Bawaslu kabupaten/kota di Lampung. Karena itu pula pihaknya sedang mempertimbangkan melakukan upaya hukum lanjutan entah itu gugatan PTUN atau gugatan Perdata. “Kami sedang pertimbangkan potensi-potensi kekuatan dan dampaknya,” bebernya.
