Warga Kibang Mulya Jaya Pertanyakan Program Desa Senilai Ratusan Juta

Sejumlah warga Tiyuh (Desa) Kibang Mulya Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, mengungkapkan dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan sejumlah program desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tahun 2024.

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Salah satu yang disorot adalah program ketahanan pangan berupa pengadaan 100 ekor kambing senilai lebih dari Rp70 juta. Warga mempertanyakan keberadaan kambing-kambing tersebut, lantaran saat monitoring dan evaluasi (monev) dari kecamatan, pihak pemerintah tiyuh diduga hanya menunjuk kambing milik warga.

“Katanya ada 100 ekor kambing untuk ketahanan pangan, tapi yang ditunjukkan itu kambing warga sendiri waktu Monev dari Kecamatan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (8/7/2025).

Tak hanya itu, warga juga mencurigai program pengembangan sarana dan prasarana UMKM serta koperasi yang menghabiskan anggaran Rp20 juta. Program tersebut diduga fiktif karena tidak tampak realisasinya di lapangan.

Selain program non-fisik, proyek fisik juga turut menjadi sorotan. Dalam APBT 2024 tercatat lima kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan prasarana jalan desa seperti drainase, gorong-gorong, dan slab culvert, dengan total anggaran mencapai Rp105.889.000.

Adapun kegiatan lainnya meliputi penyelenggaraan Posyandu senilai Rp10 juta serta penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) atau Polindes sebesar Rp6,6 juta dari dua kegiatan berbeda.

Namun berdasarkan pantauan warga, beberapa proyek fisik tersebut belum menunjukkan kejelasan dalam progres maupun bentuk pelaksanaannya. Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa (DD).

“Kami hanya ingin Dana Desa digunakan sesuai peruntukannya dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegas warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Tiyuh Kibang Mulya Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. (*)