Bandarlampung (Netizenku.com): Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/I/1669/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi UPT Vertikal Kementerian Kesehatan.
Surat edaran ditandatangani Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu, tertanggal 24 Juni 2021.
Isi surat menyampaikan beberapa hal untuk mendukung percepatan vaksinasi Covid-19, sebagai berikut :
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Semua pihak perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat mempercepat program vaksinasi nasional sehingga kekebalan kelompok bisa segera tercapai.
2. Percepatan vaksinasi Covid-19 dapat dilakuan melalui kegiatan pos pelayanan vaksinasi dan bekerjasama dengan TNI, Polri, Organisasi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes serta peran aktif dunia usaha.
3. Pos pelayanan vaksinasi Kemenkes Hang Jebat dan Semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan: Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes agar dapat memberikan pelayanan kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19 untuk pelaksanaan kegiatan disediakan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19 yang dialokasikan dan distribusi pada setiap termin dapat dimanfaatkan untuk pemberian vaksinasi dosis ke 1 dan dosis ke 2 bagi yang memerlukan dan datang ke tempat pelayanan vaksinasi. Mempertimbangkan interval vaksin Covid-19 Sinovac dosis 1 ke 2 adalah 28 hari dan vaksin Covid-19 AstraZeneca adalah 8-12 minggu maka tidak perlu menyimpan vaksin untuk 2 (dua) dosis pada waktu yang bersamaan.
Surat edaran ditembuskan kepada Menteri Kesehatan RI, Para Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung saat dikonfirmasi pada Jumat (25/6) siang belum menyampaikan pendapat. (Josua)
