Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Pemeritah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah membuka Klinik Konsultasi Hukum terkait Peraturan Tiyuh/desa di kabupaten setempat secara gratis.
Gagasan membuka klinik konsultasi hukum ini dasarnya melihat dalam perjalanan hampir memasuki tahun kelima digelontorkan anggaran Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat ke tiyuh/desa, namun dalam penyusunan pembuatan rancangan peraturan tiyuh aparatur tiyuh dinilai masih lemah dalam hal tatacara penyusunan, tata naskah, dan lainnya.
\”Klinik ini akan melayani konsultasi hukum terkait mulai dari tahapan perencanaan, perumusan, tata naskah, pembahasan, evaluasi, klarifikasi sampai dengan fasilitasi peraturan di tiyuh. Layanan ini kita berikan secara cuma-cuma, gratis,\” ungkap Kabag Hukum Setdakab Tubaba Sofyan Nur kepada Netizenku.com, Rabu (21/8).
Sofyan mengatakan, selama 5 tahun ini, pemerintah tiyuh di Tubaba selalu merasa kesulitan dalam hal pembuatan peraturan tiyuh, bahkan lantaran ketidaktahuan/ kemampuan mereka yang terbatas dalam merancang aturan tiyuh sehingga banyak mengalami keterlambatan pembuatan dan penyerahan peraturan tiyuh ke pemerintah daerah dari ketentuan yang semestinya.
\”Nah, untuk mengatasi keterbatasan kemampuan aparatur tiyuh dalam membuat peraturan tiyuh tersebut kami punya gagasan ini, sehingga dengan media ini harapannya mereka dapat berkonsultasi, berkoordinasi tanpa ada rasa tidak enak, karena konsultasinya cuma-cuma bisa melalui sms/call center, email, whatsApp, dan website yang semuanya akan terintegrasi ke website dan smartphone, atau jika memang mereka ingin berkonsultasi langsung bisa datang ke Sekretariat Daerah Kabupaten Tubaba di Bagian Hukum pada jam kerja,\” paparnya.
Klinik konsultasi ini, lanjut dia, tidak hanya berlaku untuk pemerintah tiyuh saja, akan tetapi masyarakat dan semua elemen masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini. Dia mencontohkan ketika masyarakat bertanya-tanya apakah Ronda Malam bisa atau tidak dibuatkan peraturan tiyuh, kalau masyarakat kesulitan bertanya kepada kepalo tiyuh, bisa langsung ditanyakan ke klinik konsultasi hukum ini sehingga nantinya akan dikaji, dikoordinasikan dengan pemerintah tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT)nya.
\”Apa yang diinginkan, dan diharapkan masyarakat terkait aturan tiyuh belum tentu terakomodir oleh pemerintah tiyuh. Ketika masyarakat berharap A tapi pemerintah tiyuh tidak merespon. Nanti inilah tugas Bagian Hukum yang akan mengkaji, koordinasi dengan pemerintah tiyuh dan BPT terkait hal itu,\” tukasnya.
Sofyan mengakui klinik konsultasi hukum ini baru sebatas dalam hal pembuatan peraturan tiyuh, tidak sampai dalam masalah hukum secara luas karena keterbatasan SDM,\”Kami berharap klinik konsuktasi hukum ini ada sambutan baik dari pemerintah tiyuh dan semua elemen masyarakat. Sebab, layanan ini tidak hanya komunikasi satu arah, tetapi bisa menjadi ruang bertukar pikiran, berbagi gagasan terkait bagaimana membuat regulasi (peraturan) di tiyuh. Layanan ini akan menjadi sia-sia ketika kami sudah membuka ruang konsuktasi tetapi tidak dimanfaatkan,\” pintanya.
Saat ini, lanjut Sofyan, pihaknya tengah menyiapkan, merancang website bersama ahli ITE, mudah mudahan akhir September 2019 sudah bisa dilounching,\”Sebelum lounching kami juga akan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait bagaimana cara menggunakan website klinik konsultasi hukum pada akhir bulan ini. Menunggu perangkatnya selesai, kami melayani konsultasi hukum secara langsung (tatap muka) terlebih dahulu,\” pungkasnya. (Arie)
