Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Pelayanan Publik di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) terus dioptimalkan. Kali ini, Pemkab Tubaba akan menggulirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital dan dipusatkan di gedung MPP yang tengah di bangun di kawasan Uluan Nughik, Panaragan Jaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah.
Untuk mengawalinya, sebanyak 10 instansi yaitu Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, Polres Tulang Bawang Barat, Pengadilan Agama Tulang Bawang Barat, Kantor Kementerian Agama, Kantor Imigrasi Kotabumi, Badan Narkotika Nasional (BNN), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati, Selasa siang (31/1).
Penjabat Bupati Tubaba Dr Zaidirina, SE.,M.Si mengungkapkan Pemkab Tubaba dalam waktu dekat akan meresmikan Mall Pelayanan Publik. Hal ini seiring telah disetujuinya pendirian MPP tersebut oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada akhir Desember 2022 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah surat persetujuan dari Menpan-RB terkait pembentukan MPP Tubaba sudah turun. Jadi l, kedepan tinggal bagaimana kita menyiapkan baik fisik maupun SOP kemudian juga digitalisasinya dan sebagainya. MPP yang akan kita dirikan ini sudah memenuhi aturan-aturan terbaru baik dari Permendagri, juga perundang-undangan seperti undang-undang cipta kerja, juga aturan-aturan dari Menpan RB,” terangnya.
Pendirian MPP ini, lanjut dia, selain menyesuaikan aturan-aturan terbaru, juga sebagai upaya mengikuti perkembangan, karena tuntutan masyarakat juga selalu berkembang.
“Hari ini hari yang bersejarah. Dan MPP ini tidak ada artinya kalau instansi baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di pemda maupun instansi vertikal kalau enggak ada yang mau bergabung di MPP. Nah, syukur Alhamdulillah sudah ada 10 instansi denga sekitar 40 layanan yang melakukan MoU, kedepan 7 instansi lagi segera bergabung seperti Perbankan seperti BNI, BRI, Bank Lampung, PT Taspen, PT. PLN, Kantor Pajak, dan Kantor Pos,” ulas Zaidirina.
Menurutnya, kesepakatan yang dilakukan hari ini adalah sebagai pedoman bagi Pemkab Tubaba dan juga pihak pemberi pelayanan dalam meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan lintas sektor sehingga diharapkan kedepan dapat terus meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu.
Dia menambahkan, pelayanan di MPP tersebut, juga termasuk pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Tubaba melalui OPD terkait sehingga nantinya terdapat 39 instansi yang memberikan pelayanan publik dengan layanan publik sekitar 300an layanan yang dibutuhkan masyarakat.
“Saya ingatkan juga, setiap OPD di lingkup Pemkab Tubaba setelah MPP diresmikan jangan sampai ada yang memberikan pelayanan diluar MPP karena instansi vertikal saja semangat dengan program ini. Mari ciptakan iklim yang kondusif bagi pelayanan masyarakat sebagaimana yang kita harapkan. Dan pelayanan yang memang gratis ya gratis, yang memang ada biayanya semuanya masuk ke Kas Daerah karena kita akan buat bysistem, terintegrasi, jadi nggak ada lagi cash atau pakai uang tunai,” ungkapnya.
Menurutnya, pembentukan MPP digital ini mengedepankan dan mengutamakan konsep bagaimana berkolaborasi menjalin kerjasama yang tepat dengan stakeholder dan juga bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi.
“Syukur Alhamdulillah, hampir semua tiyuh di Tubaba sudah menerapkan Smart village, artinya memang sudah terbiasa melakukan pelayanan secara digital baik pelayanan publik, muapun layanan tata kelola pemerintahan. Bahkan, hari ini MPP Digital Tubaba sudah dapat diintegrasikan dengan layanan Smart Village dimana salah satunya adalah layanan E Samdes dalam Smart Village, dan nanti semua layanan akan terintegrasi mulai dari kabupaten, kecamatan, dan tiyuh. Oleh karena ini MPP ini butuh dukungan dari semua pihak,” pungkas Pj Bupati Tubaba.(Arie)
