Bandarlampung (Netizenku.com): Kesimpulan tim kuasa hukum Terlapor, Eva Dwiana-Deddy Amarullah, yang diserahkan kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) menyebutkan dugaan pelanggaran TSM di Pilkada Bandarlampung dilaporkan pada pukul 23.00 WIB.
Dalam Sidang Agenda Penyerahan Kesimpulan Pihak Pelapor dan Terlapor pada Rabu (30/12) malam, tim kuasa hukum Terlapor menyertakan keterangan pendapat Ahli, Dr Yusdianto SH MH dalam kesimpulannya.
Yusdianto yang merupakan akademisi Universitas Lampung mencermati legal standing Pelapor, Yopi Hendro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesimpulan pihak Terlapor, Yusdianto sebagai Ahli menyebutkan waktu pelaporan dilakukan pada pukul 23.00 WIB malam, di saat pencoblosan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan hasil hitung cepat (quick count) telah selesai.
Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menegaskan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.
Kemudian khusus bagian Pelapor dalam laporan a quo mencantumkan identitas Pelapor, NIK, Tempat Tanggal Lahir, Pekerjaan, Agama, Alamat dan Nomor Telepon.
Pasal 9 poin (a) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat.
Dalam hal ini, Pelapor sewajarnya terlebih dahulu membuktikan bahwa Pelapor benar-benar memiliki dan mendapatkan hak pilih yang terdaftar di TPS setempat dan telah melaksanakan hak memilih.
Selain itu, Pelapor seharusnya mendeskripsikan kepentingan hukum dan/atau hubungan hukum terkait hasil perolehan suara Terlapor dalam hal ini Hj Eva Dwiana dan Deddy Amrullah.
Hubungan hukum yang dimaksud, sebagai subjek hukum terhadap signifikansi dari hasil gugatan Terstruktur, Sistematis dan Masif.
Menurut hukum laporan a quo, Pemohon telah mengandung cacat formil, premature, dan beralasan hukum untuk ditolak.
Menurut Yusdianto dalam kesimpulan tersebut,\”Gugatan TSM ini lebih pantas diajukan oleh WNI yang memiliki hak sebagai Pemilih yang berkedudukan sebagai Peserta Pemilihan dan/atau tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Kota Bandarlampung.\”
Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 03 Eva Dwiana-Deddy Amarullah terdiri atas Fauzi Heri, Juendi Leksa Utama, Arif Hidayatullah, Supriyanto, Imam Ahmad Saputra, M Yunus, Yudi Yusnandi, Alian Setiadi, M Afid Yahya, M Akbar Hakiki.
Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM dipimpin Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah bersama Anggota Ade Asyari, Hermansyah, Karno Ahmad Satarya. (Josua)
