Tak Diladeni Disdikbud, Pejara dan GPN akan Demo Lanjutan

Redaksi

Selasa, 16 April 2019 - 14:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Lantaran saat demo tidak diladeni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung di Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur (Pejara) dan Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kabupaten Pesawaran, akan melakukan aksi demo lanjutan jilid dua ke Kejati untuk segera mengusut oknum  yang bermain dalam pengelolaan pengadaan buku SD dan SMP tahun 2017-2018, dengan menggunakan dana bos.

\”Kita akan melakukan aksi lanjutan ke Kejati Lampung, mudah-mudahan jika tidak ada halangan setelah pemilu ini kita akan lakukan demo jilid dua,\” kata Fakih, Ketua LSM GPN Pesawaran, Selasa (16/4).

Aksi ini dilakukan lantaran pihak Disdikbud diduga telah melakukan intervensi dan korupsi berjamah bersama semua kepada sekolah baik itu SD mau pun SMP, dengan mengarahkan agar semua kepsek dianjurkan oleh pihak dinas membeli buku reguler yang seharusnya sesuai dengan aturan di juknis BOS-nya itu, buku yang wajib dibeli adalah buku K13. Namun yang terjadi disini malah pihak kepsek justru membeli buku reguler yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan buku K13.

\”Seperti untuk pengadaan buku KTSP tahun 2017 -2018 yang seharusnya, sesuai dengan aturan kementerian itu buku yang mesti dibeli  adalah buku KTSP BSE kenapa yang terjadi di sini, mereka para kepsek malah membeli buku KTSP reguler yang harganya sangat mahal kisaran mencapai Rp70 ribu perbuku. Sedangkan diaturannya itu sudah jelas buku KTSP reguler itu hanya Rp15 ribu kenapa dia kok malah memberi yang harganya lebih mahal ada apa ini,” ucapnya.

Baca Juga  Sambut HUT RI ke-74 Dinas PUPR Pesawaran Gelar Berbagai Lomba

Apalagi menurut Fakih, untuk jenis buku pendamping (Buku Perpustakaan), saat ini masih dalam proses  pengkajian oleh pihak kementrian. \”Yang aneh masih dalam tahap pengkajian kok buku ini bisa beredar dan dibeli, kan belum disahkan oleh kementerian. Kok penerbit lain bisa beli ada apa ini?. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Ini yang jelas ada interfensi dari dinas, kenapa kok ini bisa kompak serentak kalau satu orang wajar lah, artinya mau gak mau ada keterlibatan kepala dinas disini,” tegasnya.

Apbila buku yang dibeli pihak sekolah tersebut adalah buku K13, selain tidak menyalahi juga dapat mencukupi kebutuhan para murid yang ada.

Baca Juga  Dendi Resmikan Klinik Rawat Inap Berlian Husada

Akibat para kepsek ini kompak beli buku reguler yang harganya sangat mahal. Sehingga kemampuan anak hanya mampu membeli 1 buku utuk 4 anak seharusnya yang benar itu satu anak satu buku sesui dengan Het dari kemendikbud.

\”Kita tahu buku reguler ini diambil dari CV Rona Jaya dan Intan Pariwara. Yang kita tahu perusahaan ini selain alamatnya tidak jelas juga diduga perusahaanya belum terperifikasi kementrian. Makanya dengan adanya kejanggalan tersebut kita akan melakukan aksi lanjutan jilid dua, kita minta ke Kejati untuk mengusut tuntas dugaan korupsi berjamah yang dilakukan pihak disdik dan kroni-kroninya,\” pinta Fakih. (Soheh)

Berita Terkait

Duet Aries Sandi-M Nasir Lahirkan Pertarungan Pemilukada Pesawaran
Bupati Pesawaran Ajak Warga Wujudkan Pilkada Sehat dan Beradab
M Nasir Siap Dampingi Aries Sandi Maju Pilbup Pesawaran
MPAL Lampung Dukung Pelaporan MPAL Pesawaran ke Kejari
Tenun Talam Pesawaran Melenggang di Bali Fashion Parade 2024
Perwakilan Masyarakat Adat Lampung Pesawaran Laporkan MPAL ke Kejari
Paisaludin Serahkan Surat Tugas DPP PAN ke Nanda Indira
Bupati Pesawaran Ikuti Pembukaan ITIF 2024

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:04 WIB

Tantangan dan Kendala Penanganan TBC di Lampung

Jumat, 14 Juni 2024 - 14:07 WIB

IKM Lampung Didorong Kantongi Sertifikat TKDN-IK

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:45 WIB

PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:18 WIB

Program Vokasi Tingkatkan Kualitas Lulusan SMK di Lampung

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:15 WIB

Diskeswan Tingkatkan Upaya Pencegahan Penyakit Zoonosis pada Hewan Kurban

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:12 WIB

PPPA Himbau Masyarakat Berani Lapor Ketika Menjadi Korban Kekerasan

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:06 WIB

Pemprov Bakal Evaluasi PRL 2024

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:05 WIB

PLH Gubernur Lampung Pimpin Rapat Perdana, Tekankan Keberlanjutan Program Kerja

Berita Terbaru