Pesawaran (Lentera SL): Nasib 137 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pesawaran hingga saat ini belum jelas alias ngambang. Padahal mereka ratusan Calon PPPK ini sudah dinyataakan lulus berdasarkan hasil tes seleksi pada Februari 2019 lalu.
Bahkan pihak pemerintah dalam hal ini tidak bisa berbuat banyak hanya pasrah menunggu apa perintah selanjutnya dari Kemenpan.
\”Terkait PPPK ini kita, Sudah berkoordinasi dengan pihak lembaga penyelenggara, dalam hal ini Kemenpan, tapi hingga saat ini belum ada jawaban, kami masih menuggu tahapan proses selanjutnya seperti apa,\” kata Sunyoto kepala BKPSDM Pesawaran, Senin (13/1).
Diutarakan Sunyoto, pada seleksi yang dilakukan pada Februari tersebut itu sebanyak 137 orang yang diambil dari honorer K2.
\”Yang lulus saat seleksi itu sebanyak 137 orang, karena ini sudah terlalu lama makanya tidak ada tindak lanjut. Tapi terkait hal ini sebenarnya kita terakhir kemarin sudah berkoordinasi, karena jenjangnya ini dari kemenpan, tapi kami juga nunggu kapan mereka ini diminta melakukan pemberkasan.Tapi saat ini secara nasional dan menjadi problem nasional belum ada perintah untuk dilakukannya pemberkasan,\” ungkapnya.
Akan tetapi, lanjut Sunyoto terkait hal itu pihaknya tidak tinggal diam dan akan terus berupaya memperjuangkan apa yang menjadi hal Calon PPPK.
\”Pada prinsipnya kami tetap akan terus memperjuangkan, apa lagi ini sudah menjadi hak mereka, mereka sudah seleksi, sudah tes dan sudah dinyatakan lulus,\” ucapnya.
Untuk saat ini lanjut Sunyoto lagi, terkait nasib ratusan PPPK ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak BKN untuk menanyakan kejelasannya.
\”Untuk masalahan ini kita tetap koordinasi ke pihak BKN untuk menanyakan hal itu, jawaban dari mereka ya, nanti ada tindak lanjut, ini juga mereka sudah gelisah, namanya juga sudah lama hampir satu tahun. Karena ini menjadi kebijakan pusat kita di daerah pada prinsipnya hanya menunggu instruksi apa yang menjadi tindak lanjut dari tahapan yang di informasikan terdahulu, karena kita diminta untuk melakukan seleksi, K2 untuk mendaftar dan daftar mereka sudah diunggah dinyatakan lulus di bulan April 2019, tapikan kendalanya hingga saat ini tindak lanjutnya belum ada dan untuk saat ini kita terus melakukan koordinasi dengan pusat,\” ujarnya.
Apa lagi menurut Nyoto anggaran untuk gaji mereka para Calon PPPK ini sudah dianggarkan pada APBD Perubahan 2019.
\”Kalau dinyatakan ngambang, mereka sudah dinyatakan lulus, ini mereka tinggal kepastian kapan sih mereka ini diminta untuk pemberkasan dan bekerja, untuk dilegalkan mereka inikan harus punya Sk apa lagi gaji mereka ini sudah disiapkan pada perubahan 2019 kemarin,\” pungkas Nyoto. (Soheh)
