Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melalui Sekretaris Kota, Badri Tamam mengabulkan permohonan penangguhan waktu pengosongan tempat, bagi warga yang berada di \’Kampung Pemulung\’, Sukarame.
Diketahui, pada tanggal 10 April 2018 lalu, pemkot melalui surat yang ditandatangani oleh Badri Tamam, memberikan woro-woro kepada warga di pemukiman kumuh itu, untuk dapat mengosongkan areal dalam 7 hari, lantaran akan dibangun Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung pada 2018 ini.
Karena dirasa terlalu mendadak, perwakilan warga melayangkan surat kepada pemkot dan DPRD untuk meminta waktu penangguhan selama satu bulan untuk mengosongkan tempat, terhitung dari surat pertama dilayangkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Walaupun demikian, Badri Tamam menyatakan akan tetap melayangkan surat peringatan (SP) selama 3 kali. \”Kemarin sudah surat pertama, nanti kita akan tetap layangkan SP agar mereka siap-siap. SP ini akan kita layangkan tiap minggu selama 3 kali. Jadi kalau ditotal ada 28 hari waktu mereka untuk berkemas,\” kata Badri saat dihubungi Netizenku.com, (18/4).
Sebelumnya diberitakan, puluhan kepala keluarga (KK) yang tinggal di tanah milik pemkot tersebut resah lantaran tanah yang mereka tumpangi itu sebentar lagi bakal jadi Kantor Kejari Bandarlampung.
Atas keresahan itu, Mu\’ad Mustami (50) selaku perwakilan warga \’Kampung Pemulung\’, datang menemuiui wakil rakyat di \’singgasananya\’ pada Kamis (12/4) sore untuk mendapatkan penangguhan waktu.
\”Seluruh warga sadar tanah itu milik pemerintah. Sedari awal numpang, mereka sudah tahu sewaktu-waktu bakal digusur. Tapi kami kaget pas surat itu sampai, kok cuma dikasih 7 hari,\” kata Mu\’ad di Kantor DPRD Bandarlampung.
Dirinya yang menjadi perwakilan warga, mengaku ingin menyampaikan keluh kesah warga dengan melayangkan surat permohonan penangguhan waktu selama 1 bulan lamanya. \”Kita minta waktu 1 bulan, karena kita butuh waktu untuk mencari tempat tinggal yang baru,\” pungkasnya.(Agis)
