Sengketa Tanah Pekon Sukapura, Parosil Temui DPR RI

Redaksi

Sabtu, 5 Mei 2018 - 10:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Liwa (Netizenku.com): Keresahan ribuan warga Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) terkait sengketa lahan direspon positif oleh Bupati Lambar, Parosil Mabsus.

Bupati Parosil Mabsus, Kabag Tata Pemerintahan Yudha Setiawan dan perwakilan warga Sukapura telah menemui Sirmadji, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, di Wisma Kinasih Bogor, Jawa Barat.

Parosil mengatakan, dirinya ikut prihatin dengan keresahan 3.300 jiwa lebih warga Sukapura akan sengketa lahan yang sudah ditempati puluhan tersebut. Maka, secara langsung dirinya ikut membantu penyelesaian dan mendukung tuntutan warga agar pemerintah secara resmi menyerahkan tanah itu kepada warga.

\”Kedatangan awal mereka ke Sukapura diantar langsung oleh Presiden RI Soekarno lewat program transmigrasi, jadi sudah wajar kalau tanah yang sudah mereka tempati dan garap sejak 64 tahun lalu menjadi hak milik,\” kata dia.

Makanya, untuk mempercepat masyarakat mendapatkan haknya, dirinya menemui langsung Sirmadji, untuk mendorong pemerintah agar secepatnya mengkaji status tanah tersebut.

\”Kami secara langsung sudah menyampaikan seluruh dokumen tentang legalitas tanah Sukapura kepada seluruh lembaga terkait dan kami harapkan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, yang kami sampaikan melalui Pak Sirmadji untuk ikut mendesak pemerintah supaya hak atas tanah seluas 309 hektar tersebut sepenuhnya milik warga Sukapura,\” harap Parosil.

Baca Juga  Kepala OPD Lambar Diduga Tak Indahkan SPT Musrenbang

Menurut Parosil, sudah selayaknya tanah yang dihuni oleh 500 KK lebih tersebut menjadi hak milik warga, karena kedatangan mereka melalui program resmi pemerintah, yakni transmigrasi dan diantar langsung oleh Presiden Soekarno dan setelah 2 tahun kemudian di datangi langsung oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta.

\”Luar biasa mereka datang diantar oleh presiden, maka saya akan memberikan dukungan penuh kepada seluruh warga untuk mendapatkan haknya akan tanah di Pekon Sukapura tersebut,\” tandas Parosil.

Seperti diketahui berdasarkan penuturan Erika Dirgahayu, perwakilan tim legalitas tanah Sukapura, menjelaskan bahwa tahun 1951 eks veteran perang kemerdekaan mengikuti program transmigrasi.

Presiden Soekarno datang dalam rangka meresmikan Pekon Sukapura, tepatnya 14 November 1952, kemudian tahun 1954 datang wakil presiden RI meresmikan pabrik penggilingan padi.

Baca Juga  Parosil Terbitkan Harapan Pelajar Lambar untuk \'Berani\' Menjadi Dokter

\”Transmigrasi ini berdasarkan peraturan presiden, sementara yang mengatakan ini hutan kawasan adalah peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, artinya status keberadaan masyarakat kami legal dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi,\” ujar Etika.

Warga Sukapura telah melakukan berbagai upaya untuk melegalkan hak tanah yang mereka tempati, yakni melayangkan surat kepada Menteri KLH, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan Ham, Menteri PU PR, Tim Reforma Agraria, untuk meminta kepastian hukum. \”Walaupun kami telah menempuh berbagai cara untuk menuntut kepastian hukum, tetapi sampai saat ini tidak kami dapatkan,\” kata dia.

Bahkan kata sumber ini, Senin (23/4), tim legalitas tanah Sukapura, mendatangi Istana Presiden di Bogor, tapi saat ini dapat penolakan. Dan Selasa (24/4), perwakilan warga diterima di Istana Negara, oleh Deputi II bidang tim reforma Agraria.

\”Alhamdulillah Selasa lalu,  kami diterima Pak Usep Setiawan Deputi II Staf Kepresidenan bidang reforma Agraria, ternyata mereka kaget, di Sumberjaya menyimpan sejarah tentang transmigrasi tetapi tidak terdokumen dengan baik,\” ujar Erika.

Baca Juga  Jempol Si Jari Lambar Disambut Baik Masyarakat

Pihak istana tersebut, meminta pihaknya untuk membuktikan peristiwa bersejarah tersebut dengan secepatnya menyampaikan dokumen, sehingga permasalahan yang sudah puluhan tersebut akan segera selesai dan warga mendapatkan haknya secara legal.

\”Sesuai arahan pihak istana untuk melengkapi dokumen, akan kami sampaikan secepatnya, dan saat ini sedang kami inventarisir,\” jelasnya.

Erika menambahkan, pengelolaan negara harus dilakukan dengan baik, karena kalau keberadaan warga Sukapura ini legal kenapa negara membangun fasilitas umum, seperti sekolah negeri (SD dan SMP), sarana layanan kesehatan, listrik PLN, infrastruktur jalan, serta kewajiban membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

\”Semua fasilitas yang dibangun oleh negara itu kan membuktikan kami ini legal, jadi apa dasarnya pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menyatakan Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya masuk dalam hutan kawasan dan ilegal,\” tandas Erika.(Iwan)

Berita Terkait

Milad 112 Muhammadiyah, 3 Tokoh Lambar Terima Penghargaan
Pasca Pilkada Pringsewu, Riyanto Sambangi Kediaman Laras Ada Apa?
RAPBD Lambar TA 2025 Disahkan, Disetujui 7 Fraksi
Besok, Nukman Pantau Langsung Sejumlah TPS di Lambar
Wujudkan Hak Konstitusi Warga Disdukcapil Lambar Buka Pelayanan di Hari Libur
Jelang Pilkada Serentak KPU Lambar Mulai Distribusi Logistik
Jelang Pilkada, Nukman Pimpin Rakor DESK
Nukman Hadiri RDP Bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara

Berita Terkait

Senin, 2 Desember 2024 - 23:30 WIB

BPS Umumkan Inflasi Lampung November 2024 Sebesar 1,5 Persen, Ini Pemicunya!

Senin, 2 Desember 2024 - 16:47 WIB

Mantap! Inflasi November 2024 di Lampung Turun Lagi

Senin, 2 Desember 2024 - 09:09 WIB

Selamat! 2025 Lampung Punya Gubernur Baru, Sembilan Petahana Tumbang

Jumat, 29 November 2024 - 11:44 WIB

Bawaslu Lampung Tertibkan 90.910 APK di Masa Tenang

Selasa, 26 November 2024 - 19:33 WIB

Besok, Nukman Pantau Langsung Sejumlah TPS di Lambar

Senin, 25 November 2024 - 00:53 WIB

Ini Dia Standar Hidup Layak di Lampung, Silakan Cek Pengeluaran Anda “Di Atas atau Masih di Bawah”

Sabtu, 23 November 2024 - 11:19 WIB

Bawaslu Lampung Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Tungsura Pilkada

Sabtu, 23 November 2024 - 08:29 WIB

“Kue Cucur” Meluncur di Pringsewu, Ajak Pilih Pemimpin Visioner

Berita Terbaru

Pesawaran

M Nasir Dampingi Koordinator Agrinas Tinjau Lahan Cetak Sawah

Senin, 2 Des 2024 - 17:36 WIB

Ekonomi

Mantap! Inflasi November 2024 di Lampung Turun Lagi

Senin, 2 Des 2024 - 16:47 WIB