Sengketa Tanah Pekon Sukapura, Parosil Temui DPR RI

Redaksi

Sabtu, 5 Mei 2018 - 10:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Liwa (Netizenku.com): Keresahan ribuan warga Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) terkait sengketa lahan direspon positif oleh Bupati Lambar, Parosil Mabsus.

Bupati Parosil Mabsus, Kabag Tata Pemerintahan Yudha Setiawan dan perwakilan warga Sukapura telah menemui Sirmadji, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, di Wisma Kinasih Bogor, Jawa Barat.

Parosil mengatakan, dirinya ikut prihatin dengan keresahan 3.300 jiwa lebih warga Sukapura akan sengketa lahan yang sudah ditempati puluhan tersebut. Maka, secara langsung dirinya ikut membantu penyelesaian dan mendukung tuntutan warga agar pemerintah secara resmi menyerahkan tanah itu kepada warga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Kedatangan awal mereka ke Sukapura diantar langsung oleh Presiden RI Soekarno lewat program transmigrasi, jadi sudah wajar kalau tanah yang sudah mereka tempati dan garap sejak 64 tahun lalu menjadi hak milik,\” kata dia.

Makanya, untuk mempercepat masyarakat mendapatkan haknya, dirinya menemui langsung Sirmadji, untuk mendorong pemerintah agar secepatnya mengkaji status tanah tersebut.

Baca Juga  APBD Baru Saja Disahkan Kok Sudah Dicela

\”Kami secara langsung sudah menyampaikan seluruh dokumen tentang legalitas tanah Sukapura kepada seluruh lembaga terkait dan kami harapkan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, yang kami sampaikan melalui Pak Sirmadji untuk ikut mendesak pemerintah supaya hak atas tanah seluas 309 hektar tersebut sepenuhnya milik warga Sukapura,\” harap Parosil.

Menurut Parosil, sudah selayaknya tanah yang dihuni oleh 500 KK lebih tersebut menjadi hak milik warga, karena kedatangan mereka melalui program resmi pemerintah, yakni transmigrasi dan diantar langsung oleh Presiden Soekarno dan setelah 2 tahun kemudian di datangi langsung oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta.

\”Luar biasa mereka datang diantar oleh presiden, maka saya akan memberikan dukungan penuh kepada seluruh warga untuk mendapatkan haknya akan tanah di Pekon Sukapura tersebut,\” tandas Parosil.

Seperti diketahui berdasarkan penuturan Erika Dirgahayu, perwakilan tim legalitas tanah Sukapura, menjelaskan bahwa tahun 1951 eks veteran perang kemerdekaan mengikuti program transmigrasi.

Presiden Soekarno datang dalam rangka meresmikan Pekon Sukapura, tepatnya 14 November 1952, kemudian tahun 1954 datang wakil presiden RI meresmikan pabrik penggilingan padi.

Baca Juga  SDM Promosi Pariwisata Lambar Semakin Potensial

\”Transmigrasi ini berdasarkan peraturan presiden, sementara yang mengatakan ini hutan kawasan adalah peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, artinya status keberadaan masyarakat kami legal dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi,\” ujar Etika.

Warga Sukapura telah melakukan berbagai upaya untuk melegalkan hak tanah yang mereka tempati, yakni melayangkan surat kepada Menteri KLH, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan Ham, Menteri PU PR, Tim Reforma Agraria, untuk meminta kepastian hukum. \”Walaupun kami telah menempuh berbagai cara untuk menuntut kepastian hukum, tetapi sampai saat ini tidak kami dapatkan,\” kata dia.

Bahkan kata sumber ini, Senin (23/4), tim legalitas tanah Sukapura, mendatangi Istana Presiden di Bogor, tapi saat ini dapat penolakan. Dan Selasa (24/4), perwakilan warga diterima di Istana Negara, oleh Deputi II bidang tim reforma Agraria.

\”Alhamdulillah Selasa lalu,  kami diterima Pak Usep Setiawan Deputi II Staf Kepresidenan bidang reforma Agraria, ternyata mereka kaget, di Sumberjaya menyimpan sejarah tentang transmigrasi tetapi tidak terdokumen dengan baik,\” ujar Erika.

Baca Juga  Pangdam II Sriwijaya Kunjungi Kodim 0422 Lambar

Pihak istana tersebut, meminta pihaknya untuk membuktikan peristiwa bersejarah tersebut dengan secepatnya menyampaikan dokumen, sehingga permasalahan yang sudah puluhan tersebut akan segera selesai dan warga mendapatkan haknya secara legal.

\”Sesuai arahan pihak istana untuk melengkapi dokumen, akan kami sampaikan secepatnya, dan saat ini sedang kami inventarisir,\” jelasnya.

Erika menambahkan, pengelolaan negara harus dilakukan dengan baik, karena kalau keberadaan warga Sukapura ini legal kenapa negara membangun fasilitas umum, seperti sekolah negeri (SD dan SMP), sarana layanan kesehatan, listrik PLN, infrastruktur jalan, serta kewajiban membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

\”Semua fasilitas yang dibangun oleh negara itu kan membuktikan kami ini legal, jadi apa dasarnya pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menyatakan Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya masuk dalam hutan kawasan dan ilegal,\” tandas Erika.(Iwan)

Berita Terkait

Warga Lambar Tertimpa Musibah, Pejabatnya Pesta di Bandarlampung
Satlantas Polres Lambar Tangani Jalan Berlubang Bundaran Tugu Ara
Parosil Apresiasi Penangkapan Harimau Sumatera di Suoh dan BNS
KPU Lambar Launching Maskot dan Jingle Pilkada Serentak 2024
Mahkamah Konstitusi RI, Tolak PHPU Yang Diajukan Partai Gerindra Lambar
Ketua ISPI Lambar Apresiasi Prestasi SMA Negeri 1 Kebun Tebu
PM Dampingi Panitia Penjaringan Terima Berkas Bambang Kusmanto
Empat Siswa SMAN 1 Liwa, Wakili Lambar Seleksi Paskibra Provinsi

Berita Terkait

Minggu, 26 Mei 2024 - 11:38 WIB

KPU Pringsewu Launching Jingle dan Maskot Pilkada 2024

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:43 WIB

Pj Bupati Pringsewu Terima Penghargaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

Rabu, 22 Mei 2024 - 10:32 WIB

Gunakan Dana Desa 2024, Pekon Rejosari Timbun Jalan Usaha Tani

Selasa, 21 Mei 2024 - 18:31 WIB

Marindo Kunjungi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pringsewu

Selasa, 21 Mei 2024 - 18:26 WIB

Pemkab Pringsewu Gelar FGD Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD

Selasa, 21 Mei 2024 - 18:20 WIB

Pekon Tri Tunggal Mulya Buka Badan Jalan Melalui PKTD

Senin, 20 Mei 2024 - 15:19 WIB

Polres Pringsewu Gelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116

Sabtu, 18 Mei 2024 - 21:29 WIB

APDESI Pringsewu MoU dengan Advokat Nurul Hidayah

Berita Terbaru

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lili Mawarti, ketika diwawancarai. Foto: Arsip Luki.

Lampung

1.116 Petugas Disiapkan Untuk Sambut Idul Adha

Senin, 27 Mei 2024 - 16:20 WIB

Foto: Ist

Bandarlampung

Perilaku Konsumen Dinilai Jadi Faktor Munculnya Parkir Liar

Senin, 27 Mei 2024 - 15:04 WIB

Ketua AMSI Lampung, ketika menyampaikan sambutan. Foto: Luki.

Lampung

FGD AMSI Perkuat Literasi Digital di Lampung

Senin, 27 Mei 2024 - 11:18 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tubaba, Novriwan Jaya, menerima penghargaan Paritrana Award  2023 dari Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto, di Ballroom Hotel Novotel, Bandarlampung, Rabu (22/5/2024). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Tubaba Raih Dua Penghargaan Paritrana Award

Minggu, 26 Mei 2024 - 20:49 WIB