oleh

Sejumlah Honorer Pesawaran Dipecat, Asisten III Pemkab: Sudah Sesuai Prosedur

Pesawaran (Netizenku): Sejumlah Tenaga Harian Lepas Suka Rela (THLS) atau honorer yang bekerja di Organinasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesawaran mengeluhkan sikap pemerintah setempat yang telah memberhentikan secara sepihak tanpa sebab yang jelas.

Padahal para THLS ini mengaku sudah mengabdi bekerja bertahun-tahun di aatker secara maksimal dan disiplin.

\”Saya tidak habis pikir, saya bekerja di kantor ini sudah 4 tahun lebih dan tidak pernah ada masalah. Mengapa SK THLS saya untuk tahun ini gak keluar lagi. Padahal kalau berbicara disiplin saya ini setiap harinya masuk kerja terus, kalau pun saya gak masuk juga selalu ada surat izin. Ini kok aneh, SK saya untuk tahun ini gak ada,\” ungkap salah satu THLS yang mewanti-wanti namanya tidak disebut, Kamis (15/3).

Baca Juga  Cetak Generasi Quran, Pemkab Pesawaran Apresiasi Ponpes Darul Huffaz

Yang menjadi pertanyaan, menurut dia, ada rekan sesama THLS yang bekerja satu kantor dengannya, namun tidak ikit dipecat. \”Kalau berbicara tentang kedisiplinan itu saya punya teman satu kantor sudah orangnya jarang masuk, malas,  tapi kok SK nya tetap keluar. Ini kan gak adil,\” keluhnya.

Menanggapi hal ini, Asisten III Bidang Umum Pemkab Pesawaran Silahuddin saat ditemui di ruang kerjanya,Kamis (15/3) mengatakan apa yang telah diputuskan pihak pemerintah tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur.

Baca Juga  Ketua MPR: Warga Pesawaran Diminta Jadi Relawan untuK Persatuan

\”Tenaga THLS ini setiap tahunnya harus dievaluasi dan divalidasi. Yang melakukan evalusi itu masing-masing OPD,lalu diajukanlah ke kami selaku Tim validasi Kabupaten, dengan diketuai oleh Sekda, bagian hukum dan BPKAD. Jadi ada beberapa poin yang dinilai sebagai dasar perpanjangan SK,salah satunya tentang kedisipinan dan tingkat kehadiran, kemudian kinerja dan menjaga nama baik. Jadi apa yang telah dilakukan pihak pemerintah ini sudah sesuai dengan prosedur,\” terang Silahuddin.

Dijelaskannya, proses evaluasi yang dilakukan Tim validasi Kabupaten itu dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing OPD yang ada.\”Jadi semua atas dasar usulan dari masing-masing OPD, baru usulan tersebut disampaikan ke kita.

Baca Juga  Jembatan Gantung Dilabrak Banjir, Pelajar Terancam tak Sekolah

\”Apa yang kita lakukan ini bukan karena ada pesanan, ini murni hasil penilaian, karena rekomendasi dari mereka (Kepala OPD) kita pelajari terlebih dahulu,\” jelasnya.

Lanjutnya, karena secara jelas dalam SK tersebut tertulis 5 hari dalam satu bulan tidak pernah  masuk, akan diberhentikan.\”Mereka-mereka ini kan ribut setelah SK mereka gak keluar. Padahal, setiap kita melakukan apel, sering kita sarankan agar disiplin,\” pungkasnya. (Soheh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *