Bandarlampung (Netizenku.com): Satgas Penanganan Covid-19 mengultimatum 20 kepala daerah se-Indonesia yang pelaporan kinerja Posko Covid-19 Tingkat Kelurahan/Desa tidak mencapai 10% dari total kelurahannya.
Dalam Pernyataan Pers Harian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Selasa (13/7), Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan Provinsi Lampung salah satu dari 20 provinsi yang pelaporan kinerjanya tidak mencapai 10% dari total kelurahannya.
Sembilan belas provinsi lainnya adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, NTB, Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi NTT, Maluku, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.
“Untuk itu saya minta kepada seluruh gubernur dari provinsi tersebut untuk benar-benar segera melakukan perbaikan tegas di wilayahnya masing-masing. Minggu lalu sudah saya sampaikan untuk segera membentuk posko, yang mana di minggu ini belum ada tanda-tanda penambahan posko terbentuk. Jangan menunggu sampai kasus di wilayahnya kritis untuk dapat sadar akan pentingnya pembentukan posko,” tegas Prof Wiku.
Dia meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk memastikan anggaran posko di wilayahnya masing-masing tersedia untuk menjalankan fungsi Posko Covid-19 Tingkat Kelurahan/Desa.
Menurut Prof Wiku, kesiapsiagaan dan antisipasi dari pemerintah daerah menjadi kunci penanganan Covid-19 yang cepat dan tepat sehingga kematian dapat dihindari sedini mungkin.
“Besarnya peran RT atau RW sebagai lapisan pertama pertolongan pada kasus positif di wilayahnya menunjukkan betapa pentingnya posko terbentuk di setiap desa atau kelurahan agar setiap kasus Covid-19 dapat terkoordinir dan tertolong sedini mungkin,” kata dia.
Untuk Ketua RT atau RW di seluruh wilayah Indonesia, Prof Wiku menyampaikan harus selalu siap sedia dan gerak cepat dan mengoordinir perangkat wilayah masing-masing untuk menolong pasien positif Covid-19 di wilayahnya.
“Jangan menganggap enteng setiap kasus yang ada, apalagi mengucilkan warga yang terkena Covid-19. Koordinasikan dengan seluruh warga lainnya untuk gotong royong membantu warganya yang sedang isolasi mandiri maupun sedang dalam keadaan darurat dan butuh segera ditangani,” kata dia.
Prof Wiku juga menyampaikan pentingnya kepala daerah untuk memantau kapasitas rumah sakit dan Puskesmas di wilayahnya masing-masing.
“Pastikan apabila seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sudah penuh agar segera mengonversi tempat tidur non Covid-19 menjadi untuk Covid-19. Jika sudah tidak bisa lagi dikonversi maka perlu untuk segera membangun atau membuka tempat isolasi terpusat atau fasilitas penanganan darurat dengan mempertimbangkan jumlah kasus di wilayah masing-masing,” ujar dia. (Josua)
