Puskamsikham Fakultas Hukum Unila Tolak Pelemahan KPK RI

Redaksi

Senin, 17 Mei 2021 - 18:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Puskamsikham FH Unila Reynaldy Amrullah (kanan) bersama  Direktur PUSaKO Feri Amsari (kiri), dan Ketua Harian Puskamsikham FH Unila (tengah) dalam acara pelatihan Penulisan Ilmiah Populer Anti Korupsi di Batiqa Hotel Palembang, pada 31 Juli – Agustus 2019 lalu. Foto: Dokumentasi Puskamsikham FH Unila

Direktur Puskamsikham FH Unila Reynaldy Amrullah (kanan) bersama Direktur PUSaKO Feri Amsari (kiri), dan Ketua Harian Puskamsikham FH Unila (tengah) dalam acara pelatihan Penulisan Ilmiah Populer Anti Korupsi di Batiqa Hotel Palembang, pada 31 Juli – Agustus 2019 lalu. Foto: Dokumentasi Puskamsikham FH Unila

Bandarlampung (Netizenku.com): Media nasional dihebohkan dengan kabar penonaktifan 75 orang pegawai KPK RI yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sebelumnya, TWK yang merupakan asesmen dalam mekanisme alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan kontroversi karena terdapat beberapa pertanyaan yang ganjil.

Pertanyaan tersebut antara lain berkenaan dengan hasrat seksual, kesediaan untuk melepas jilbab, dan pandangan terhadap kaum LGBT.

Dalam siaran persnya, Senin (17/5), Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Azasi Manusia (Puskamsikham) Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila), menilai, penonaktifan 75 pegawai KPK tersebut merupakan langkah yang tidak tepat.

Baca Juga  Disaksikan KPK, Ombudsman Tagih Komitmen Kepala Daerah Se-Lampung

Sebab, di antara 75 pegawai yang sekarang berstatus nonaktif, terdapat nama penyidik senior seperti Novel Baswedan, Iguh Sipurba, dan Harun Al Rasyid.

Kasus yang tengah ditangani oleh pegawai nonaktif juga merupakan kasus korupsi kelas berat, sebut saja kasus bansos covid-19, suap KPU, dan lainnya.

Puskamsikham juga merasa kebijakan penonaktifan tersebut akan menghambat jalannya penyidikan kasus kelas kakap tersebut.

Baca Juga  KPK RI Akan Luncurkan Aplikasi JAGA Kampus

Deretan peristiwa kontroversial nan ganjil ini semakin menodai citra KPK di mata publik, terlebih sejak dikomandani oleh Firli Bahuri. Masyarakat tentu masih terluka sejak disahkannya UU KPK yang membatasi kinerja KPK, namun kini langkah pelemahan malah datang dari dalam lembaga antirasuah itu sendiri, tak ubahnya seperti duri dalam daging.

\”Kepercayaan publik terhadap KPK jangan sampai rusak, terlebih lagi KPK saat ini tengah menangani kasus besar yang menyeret nama petinggi negara. Kembalikan fitrah KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan profesional,\” terang Reynaldy Amrullah selaku Direktur Puskamsikham FH Unila.

Baca Juga  Kopri PKC Lampung-GMMI Ajak Mahasiswa Perangi Paham Radikalisme

Peneliti Puskamsikham FH Unila, Ridho Ardiansyah, menambahkan KPK seharusnya berfokus kepada penanganan kasus yang sudah lama mangkrak, yakni kasus Bank Century, E-KTP, Bansos Sembako Kemensos, Pengadaan Helikopter AW, dan pengembangan kasus mantan Bupati Malang, Rendra Kresna.

\”Bukan malah menimbulkan sensasi dan kontroversi lewat kebijakan yang sarat akan kepentingan oligarki,\” ujar Ridho. (Josua)

Berita Terkait

KPU Provinsi Lampung Serahkan Surat Keputusan Mirzani-Jihan Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2030
KPU Provinsi Lampung Resmi Tetapkan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2025-2030
Apresiasi Kinerja BPKAD, Pj. Gubernur Lampung Dorong Inovasi dan Peningkatan SDM
Pj. Gubernur Lampung Apresiasi Peran TDA dalam Meningkatkan UMKM Melalui Mentoring Bisnis
Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri
Pj. Sekdaprov Lampung Pimpin Upacara Bulanan, Apresiasi Sinergi Pemerintah Daerah dan Forkompinda Jaga Kondusifitas di Provinsi Lampung
Peringatan Hari Amal Bhakti Ke-79 Kementerian Agama Tahun 2025 Tingkat Provinsi Lampung, Pj. Gubernur Samsudin Menjadi Pembina Upacara
Pj. Gubernur Samsudin Pimpin Rapat Finalisasi Penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025

Berita Terkait

Kamis, 9 Januari 2025 - 21:19 WIB

Ketua DPRD-Pj Sekda Tubaba Tinjau dan Beri Bantuan Korban Banjir

Kamis, 9 Januari 2025 - 18:15 WIB

Dinas PUPR Tubaba Tinjau Titik Lokasi Banjir

Jumat, 27 Desember 2024 - 12:27 WIB

Reses, Masyarakat Gunung Agung-Way Kenanga Harap Perbaikan Jalan

Selasa, 24 Desember 2024 - 11:12 WIB

Tiyuh Mulya Jaya Realisasikan DD TA 2024 Total 1.2 Miliar

Minggu, 22 Desember 2024 - 14:42 WIB

Tubaba Terima WTP dari BPK RI Sepuluh Kali Berturut-turut

Sabtu, 21 Desember 2024 - 21:55 WIB

Kepala Pusdiklatda Lampung Tutup KML Angkatan IV 2024

Rabu, 18 Desember 2024 - 21:01 WIB

Realisasi DD, Tiyuh Panaragan Jaya Utama Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas

Rabu, 18 Desember 2024 - 20:50 WIB

Pemerintah Tiyuh Murni Jaya Realisasikan Penyerapan DD 2024 untuk Pembangunan

Berita Terbaru

Ambruk, belasan meter tembok pondasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kotaagung, Tanggamus yang baru selesai dibangun dan akan diresmikan Senin (13/1/2025) mendatang, tiba-tiba ambrol. (Foto: Arj/Netizenku)

Tanggamus

Diterjang Gerimis? Dinding Pondasi RTH Kotaagung Ambruk

Sabtu, 11 Jan 2025 - 01:17 WIB

Pringsewu

Pj Bupati Pringsewu Ajak ASN dan Masyarakat Budayakan Olahraga

Jumat, 10 Jan 2025 - 18:42 WIB

Tulang Bawang Barat

Ketua DPRD-Pj Sekda Tubaba Tinjau dan Beri Bantuan Korban Banjir

Kamis, 9 Jan 2025 - 21:19 WIB