oleh

Pungli di Lambar Masih Marak

Lampung Barat (Netizenku.com): Niatan Bupati-Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus-Mad Hasnurin, dalam membersihkan lingkungan Pemkab Lambar dari praktek pungutan liar (Pungli), sepertinya perlu kerja ekstra.

Pasalnya, sampai saat ini diduga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) masih melakukan praktek terlarang tersebut, yang tentunya berseberangan dari visi dan misi bupati dalam memberikan pelayan terbaik, cepat dan tanpa biaya.

Salah satu nara sumber Netizenku.com yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) meminta PPD terkait mencopot banner yang bertuliskan memberikan pelayanan tanpa Pungli.

Baca Juga  Polsek Pesisir Utara Beri Bantuan Korban Longsor

\”Copot saja itu banner yang terpasang lebar di depan masuk kantor, yang menyatakan memberikan pelayanan tanpa biaya, tetapi prakteknya tidak demikian,\” kata sumber yang minta namanya tidak tulis tersebut.

Menurut sumber ini, berbagai modus Pungli yang dilakukan oknum OPD, seperti dinyatakan berkas tidak lengkap, belum keluar, dan sebagainya. Tetapi setelah berkas semua lengkap, yang bersangkutan menyampaikan pesan baik melalui telpon maupun SMS meminta dana.

\”Setelah kita cek bersama ternyata berkas persyaratan lengkap, selanjutnya kita mendapat SMS atau ditelpon dengan pesan untuk mempercepat penyelesaian usulan tersebut, dibutuhkan dana yang harus kami tanggung,\” ujarnya.

Baca Juga  Anton: Kegiatan Libatkan Massa Merupakan Tanggungjawab Bersama

Berapa dana yang diminta, menurut sumber ini, oknum tersebut meminta uang Rp500 ribu. Tetapi, kata dia, setelah mengobrol dengan kawan seprofesi ternyata beragam nilai pungli yang mereka lakukan, yakni antara Rp100 ribu-Rp1 juta.

\”Bukan saya saja yang menjadi korban Pungli banyak kawan-kawan guru juga yang lain, dengan permintaan antara Rp100 ribu-Rp1 juta,\” jelasnya.

Baca Juga  Amalinda, Atlet Bulutangkis Lambar pada O2SN Terhenti di 8 Besar

Ada lagi menurut dia, yang tidak memberikan uang saat melakukan pengusulan, saat ditanya dinyatakan belum selesai, padahal dia mengajukan permohonan sejak bulan Oktober 2017, ternyata setelah ditelusuri sudah selesai.

\”Modus lain, usulan yang telah kita sampaikan dari enam bulan lalu, setiap ditanya jawabannya belum selesai, tetapi kami tahu berdasarkan info dari stafnya sudah selesai,  ternyata jawaban belum selesai tersebut hanya modus untuk meminta sejumlah yang,\” tandas sumber ini. (Iwan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *