Pungli di Lambar Masih Marak

Redaksi

Kamis, 2 Agustus 2018 - 20:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Barat (Netizenku.com): Niatan Bupati-Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus-Mad Hasnurin, dalam membersihkan lingkungan Pemkab Lambar dari praktek pungutan liar (Pungli), sepertinya perlu kerja ekstra.

Pasalnya, sampai saat ini diduga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) masih melakukan praktek terlarang tersebut, yang tentunya berseberangan dari visi dan misi bupati dalam memberikan pelayan terbaik, cepat dan tanpa biaya.

Salah satu nara sumber Netizenku.com yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) meminta PPD terkait mencopot banner yang bertuliskan memberikan pelayanan tanpa Pungli.

Baca Juga  Sekda Lampung Dukung Program BKKBN, Percepat Penurunan Stunting dan Pembangunan Keluarga Berkualitas

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Copot saja itu banner yang terpasang lebar di depan masuk kantor, yang menyatakan memberikan pelayanan tanpa biaya, tetapi prakteknya tidak demikian,\” kata sumber yang minta namanya tidak tulis tersebut.

Menurut sumber ini, berbagai modus Pungli yang dilakukan oknum OPD, seperti dinyatakan berkas tidak lengkap, belum keluar, dan sebagainya. Tetapi setelah berkas semua lengkap, yang bersangkutan menyampaikan pesan baik melalui telpon maupun SMS meminta dana.

Baca Juga  Iuran KPN Naik, PDAM Mandek, Sampah Membusuk, Warga Lambar Dipaksa Maklum

\”Setelah kita cek bersama ternyata berkas persyaratan lengkap, selanjutnya kita mendapat SMS atau ditelpon dengan pesan untuk mempercepat penyelesaian usulan tersebut, dibutuhkan dana yang harus kami tanggung,\” ujarnya.

Berapa dana yang diminta, menurut sumber ini, oknum tersebut meminta uang Rp500 ribu. Tetapi, kata dia, setelah mengobrol dengan kawan seprofesi ternyata beragam nilai pungli yang mereka lakukan, yakni antara Rp100 ribu-Rp1 juta.

\”Bukan saya saja yang menjadi korban Pungli banyak kawan-kawan guru juga yang lain, dengan permintaan antara Rp100 ribu-Rp1 juta,\” jelasnya.

Baca Juga  Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi

Ada lagi menurut dia, yang tidak memberikan uang saat melakukan pengusulan, saat ditanya dinyatakan belum selesai, padahal dia mengajukan permohonan sejak bulan Oktober 2017, ternyata setelah ditelusuri sudah selesai.

\”Modus lain, usulan yang telah kita sampaikan dari enam bulan lalu, setiap ditanya jawabannya belum selesai, tetapi kami tahu berdasarkan info dari stafnya sudah selesai,  ternyata jawaban belum selesai tersebut hanya modus untuk meminta sejumlah yang,\” tandas sumber ini. (Iwan)

Berita Terkait

Siswi SMAN 1 Liwa Raih Beasiswa Kedokteran Gigi Unsyiah
Bambang Kusmanto Pasang Lampu Jalan untuk Warga Sukau dan Balik Bukit
Parosil, Jabatan Bukan Hadiah OPD Harus Inovatif
Evaluasi LKPJ 2025, Bupati Tubaba Perkuat Sinergi Wujudkan Visi 2029
Sekda Lampung Dukung Program BKKBN, Percepat Penurunan Stunting dan Pembangunan Keluarga Berkualitas
Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi
Ada Ulat di Menu MBG, Siswa Lambar Enggan Konsumsi
Saat Struktur Lebih Gemuk dari Kinerja: Lampung Barat Butuh Perombakan

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 16:30 WIB

Bambang Kusmanto Pasang Lampu Jalan untuk Warga Sukau dan Balik Bukit

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:48 WIB

Parosil, Jabatan Bukan Hadiah OPD Harus Inovatif

Senin, 27 April 2026 - 16:50 WIB

Evaluasi LKPJ 2025, Bupati Tubaba Perkuat Sinergi Wujudkan Visi 2029

Jumat, 24 April 2026 - 11:23 WIB

Sekda Lampung Dukung Program BKKBN, Percepat Penurunan Stunting dan Pembangunan Keluarga Berkualitas

Selasa, 21 April 2026 - 12:42 WIB

Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi

Sabtu, 18 April 2026 - 12:14 WIB

Ada Ulat di Menu MBG, Siswa Lambar Enggan Konsumsi

Minggu, 12 April 2026 - 08:10 WIB

Saat Struktur Lebih Gemuk dari Kinerja: Lampung Barat Butuh Perombakan

Minggu, 5 April 2026 - 19:59 WIB

Iuran KPN Naik, PDAM Mandek, Sampah Membusuk, Warga Lambar Dipaksa Maklum

Berita Terbaru

Terindikasi banyak melenceng dari juknis, KPK “pelototi” program MBG. (Ilustrasi: Netizenku)

Celoteh

BGN Kelewat Pede, KPK Dengungkan “Tanda Bahaya”

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:38 WIB

Lampung

DPRD Lampung Kritik Tajam LKPJ Pemprov 2025

Senin, 25 Mei 2026 - 21:49 WIB