Permintaan tapioka global terus melemah sepanjang 2024–2025, terutama dari sektor kertas dan pangan. Kondisi ini berdampak langsung pada harga singkong di Lampung.
Bandarlampung (Netizenku.com): Harga singkong yang sempat dipatok pemerintah Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen, kini di lapangan mengalami rafaksi hingga 40 persen. Akibatnya, harga riil yang diterima petani hanya Rp1.000–1.100 per kilogram. Situasi ini membuat petani semakin tertekan dan membutuhkan solusi nyata untuk bertahan.
Penurunan harga singkong tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga di berbagai sentra produksi nasional. Harga tepung tapioka atau aci ikut merosot, dari Rp5.600 per kilogram pada akhir 2024, kini hanya sekitar Rp4.500 per kilogram, bahkan lebih rendah di beberapa daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lampung Jadi Episentrum Industri Tapioka
Lampung masih menjadi sentra terbesar produksi tapioka di Indonesia. Hingga 2024, luas tanam ubi kayu mencapai 239.994 hektare dengan total produksi 7,16 juta ton. Dari jumlah itu, dihasilkan 1,79 juta ton tepung tapioka dengan nilai produksi diperkirakan mencapai Rp10,7 triliun.
Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mencatat, terdapat 67 industri tapioka di sembilan kabupaten, terdiri atas 32 perusahaan besar dan 35 industri menengah. Konsentrasi terbesar berada di Lampung Tengah dengan 36 perusahaan.
Sejumlah industri besar menjadi penggerak utama, di antaranya PT Budi Acid Jaya, PT Florindo Makmur, PT Umas Jaya Agrotama, PT Sungai Bungur Indo Perkasa, PT Bintang Lima Menggala, serta PT Sinar Pematang Mulia II yang memiliki kapasitas produksi hingga 500 ton per hari atau setara 182.500 ton per tahun.
Tren Global Melemah, Harga Lokal Tertekan
Di tingkat internasional, Asosiasi Perdagangan Tapioka Thailand mencatat harga ekspor (FOB Bangkok) turun dari US$568 per ton pada awal 2024 menjadi US$405–450 per ton per Agustus 2025. Penurunan ini turut menekan harga singkong di Lampung.
Sementara itu, Instruksi Gubernur Lampung No. 2/2025 sempat menetapkan harga singkong Rp1.350/kg (tanpa ukur kadar pati dan rafaksi maksimal 30%). Namun pada April 2025 harga anjlok ke Rp1.000–1.100/kg dengan rafaksi hingga 40%.
Selain itu, stok tepung tapioka di Lampung menumpuk hingga 400 ribu ton. Hanya sebagian kecil hasil produksi yang terserap pasar, membuat tekanan harga semakin berat bagi industri maupun petani.
Suara MSI: Kemitraan dan Diversifikasi
Ketua Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Lampung, Helmi Hasanuddin, menilai harga singkong berpotensi terus turun hingga awal tahun depan. Ia mendorong adanya pola kemitraan konkret antara industri dan petani.
“Petani singkong perlu menjalankan panca usaha tani dengan dukungan pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta. Pola ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil dan menjaga keberlanjutan industri tapioka,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).
Helmi juga menyinggung opsi diversifikasi ke jagung, namun harus berbasis ekosistem bisnis terintegrasi.
“Beralih ke jagung bisa dilakukan, tapi harus berbasis eco region yang berkelanjutan. Perlu pengering skala kecamatan serta kemitraan dengan UMKM pakan dan peternak lokal dalam satu kawasan close loop bisnis, di luar pola kemitraan dengan kartel besar,” terangnya.
Pandangan HPPTI: Proteksi Pasar dan Produktivitas
Sekretaris Himpunan Perusahaan Tepung Tapioka Indonesia (HPPTI), Tigor Silitonga, menilai penurunan penggunaan tapioka global, terutama di industri kertas, berdampak serius bagi petani.
“Penggunaan kertas sudah jauh berkurang karena media elektronik semakin dominan. Kondisi ini menekan permintaan tapioka, sehingga harga singkong di tingkat petani ikut terimbas,” kata Tigor.
Ia menekankan perlunya kebijakan proteksi pasar domestik. “Pembatasan impor harus jadi prioritas agar produk dalam negeri bisa terserap. Upaya ini perlu didukung peningkatan produktivitas melalui pola kemitraan antara petani dan industri,” jelasnya.
Meski wacana diversifikasi ke jagung muncul, Tigor menilai itu bukan solusi utama. “Jagung butuh perawatan maksimal dan ancaman hama belalang bisa muncul. Sementara singkong sudah membudaya dan mudah tumbuh, sehingga petani tidak bisa begitu saja meninggalkan komoditas ini,” ungkapnya.
Pemerintah pusat menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung Rp5.500/kg dan menugaskan Bulog menyerap hingga 1 juta ton pada 2025. Kebijakan ini memberi kepastian harga bagi petani yang mencoba rotasi tanaman.
Namun, baik MSI maupun HPPTI sepakat singkong tetap menjadi komoditas utama Lampung. Strategi jangka panjang adalah memperkuat industri tapioka nasional melalui efisiensi produksi, proteksi pasar, serta pola kemitraan berkelanjutan antara petani dan industri. (Rls)
