Penanganan Covid-19, DPRD Pesawaran Usut Kebijakan Dendi

Redaksi

Jumat, 3 Juli 2020 - 17:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Komisi 4 DPRD Pesawaran menilai kebijakan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, terkait layanan pengobatan gratis di tengah pandemi terkesan mengawur. Kenapa?

Temuan ini merujuk pada hasil rapat hearing Komisi 4 DPRD Pesawaran bersama dinas kesehatan dan pihak rumah sakit, pekan lalu.

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan, salah satunya mengenai penggratisan perawatan pasien, baik rawat inap, maupun rawat jalan. Termasuk dalam kegiatan surat menyurat seperti suket bebas narkoba.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akibat dari kebijakan ini, beban penanggulangan biaya layanan gratis tersebut ditukar guling dengan pembebasan pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pihak rumah sakit.

Baca Juga  Tingkatkan Pelayanan, Polres Pesawaran Pajang Nomor Telepon PJU

\”Itu anggarannya dari mana? Yang mengejutkan kami, berdasarkan keterangan dari direktur rumah sakit Yasmin saat hering, biayanya diambil dari PAD rumah sakit yang tidak disetorkan di Kasda. Dan itu instruksi dari bupati,\” kata Bambang, salah satu anggota komisi 4 DPRD Pesawaran, Jumat (3/7).

Sedangkan, menurut Bambang, PAD semestinya wajib disetorkan ke kas daerah. Hal itu sesuai dengan Perda yang berlaku.

\”Sebenarnya di sini kami komisi 4 sangat berterima kasih sekali dengan kebijakan pihak rumah, tidak memungut sepeserpun biaya di RSUD apa pun itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah dari mana dana untuk menanggung semua biaya operasional RSUD tersebut. Masa pakai PAD RS ini kan ngawur,\” ucap Bambang.

Baca Juga  OJK-BEI Perwakilan Lampung Ajak Ponpes Melek Pasar Modal Syariah

Lebih lanjut, apabila adanya pembatalan atau perubahan Perda seharusnya ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

\”Oke kalau untuk perawatan karena ini covid tapi covid jangan dijadikan dasar untuk tidak setor PAD. Karena PAD itu wajib setor karena jelas itu ada perdanya,\” jabarnya.

Apalagi, lanjutnya, saat ini di rumah sakit sudah ada dana yang disiapkan untuk penanggulangan covid-19 sebesar Rp1 miliar lebih. Dimana saat ini sudah digunakan sekitar Rp470 juta untuk pembuatan ruang isolasi dan Rp600 juta untuk biaya operasional.

\”Total yang sudah digunakan itu ada sekitar Rp1 miliar. Menurut penjelasan pihak rumah sakit masih ada dana sekitar Rp70 juta yang belum terpakai,\” katanya.

Baca Juga  Ribuan Warga Pesawaran Padati Millenial Road Safety Festival

Terkait hal ini, pihaknya selaku Komisi 4 DPRD akan memanggil kembali pihak yang bersangkutan untuk kembali menjelaskan permasalahan tersebut.

\”Ini ada tendensi apa sedangkan penggratisan ini hanya sampai bulan Desember? Kenapa tidak digratiskan dari tahun sebelumnya. Dan terkait hal ini karena hearing kemarin, itu kita anggap belum selesai. Kita akan panggil lagi. Kita mau minta kejelasan sejelas- jelasnya,\” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Pesawaran, Yasmin, belum dapat ditemui.

\”Buk Yamin-nya nggak masuk mas, apa lagi hari Jumat, dia nggak pernah masuk,\” kata salah satu penjaga di RSUD tersebut. (soheh)

Berita Terkait

Disdikbud Pesawaran “Mengakali” Proyek Pembangunan Lab Tanpa Perabot
Dendi Siap Terima dan Dukung Kebijakan Presiden Terpilih
Dinas Pendidikan Pesawaran, Diduga Lakukan Penyimpangan Proyek Pengadaan 2023
Duet Aries Sandi-M Nasir Lahirkan Pertarungan Pemilukada Pesawaran
Bupati Pesawaran Ajak Warga Wujudkan Pilkada Sehat dan Beradab
M Nasir Siap Dampingi Aries Sandi Maju Pilbup Pesawaran
MPAL Lampung Dukung Pelaporan MPAL Pesawaran ke Kejari
Tenun Talam Pesawaran Melenggang di Bali Fashion Parade 2024

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 21:25 WIB

Relawan Kami Gibran Temui RMD, Bahas Koneksitas Program Prabowo-Gibran dengan Program Pemprov Lampung

Rabu, 19 Juni 2024 - 14:09 WIB

Keterlibatan Parpol dan ‘Titip Nama’ Petugas Coklit Jadi Perhatian Bawaslu

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:35 WIB

Bawaslu Bandarlampung Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:45 WIB

Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 

Minggu, 9 Juni 2024 - 23:02 WIB

RMD Resmikan Rumah Relawan

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:31 WIB

Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba

Minggu, 9 Juni 2024 - 16:31 WIB

Hanya 8 Parpol yang Terima Dana Hibah Pemkot Balam

Sabtu, 8 Juni 2024 - 21:33 WIB

Mantan Guru SMP Kenang Rahmat Mirzani Djausal: “Cerdas, Berakhlak, dan Aktif”

Berita Terbaru

Pejuang Siliwangi Kabupaten Tubaba menyatakan Sikap Dukungannya kepada Nona (Novriwan Jaya-Nadirsyah). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Pejuang Siliwangi Tubaba Dukung Pasangan Novriwan-Nadirsyah Maju Pilkada

Jumat, 21 Jun 2024 - 21:09 WIB

Suasana program

Pringsewu

Polres Pringsewu Ajak Masyarakat Ciptakan Situasi Kamtibmas

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:27 WIB

Sri Haryanto (Kajari Tubaba lama) saat berjabat tangan tanda perpisahan dengan  Novriwan Jaya, usai kegiatan Pisah Sambut Kajari Tubaba di Aula Rumdis Bupati, Panaragan Jaya, Jumat (21/6/2024). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Mantan Kejari Tubaba Sebut Novriwan “Bupati” di Hadapan Firsada

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:05 WIB

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) Provinsi Lampung, Rya Melanie,  ketika diwawancarai di ruang kerjanya. Foto: Arsip Luki.

Lampung

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Didominasi KDRT

Jumat, 21 Jun 2024 - 17:00 WIB