Pemprov Optimistis e-Planing dan e-Budgeting Bisa Diterapkan Tahun 2019

Redaksi

Selasa, 3 Juli 2018 - 15:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Hamartoni Ahadis berharap, perencanaan secara online pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ) yang disebut e-planning dan e-budgeting yang sudah mulai diterapkan di Provinsi Lampung tahun 2019.

\”Kita berharap di 2019, seluruhnya sudah terintergrasi e-planing dan e-budgeting, sehingga perencanaan di masing-masing daerah sudah menerapkannya,\” ujar Hamartoni dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018, di Hotel Horison, Selasa (3/7).

Hamartoni menuturkan, pada tahun 2018, Provinsi Lampung mendapat pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Bidang Pencegahan termasuk dalam haI Pengadaan Barang dan Jasa. \”Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kemandirian organisasi pengadaan barang dan jasa baik dalam kelembagaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia,\” katanya.

\"\"

Ia sangat berharap, agenda rakor ini dapat meningkatkan pengetahuan terkait regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, untuk mewujudkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah sebagai pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga  Presiden Anugerahkan Satyalancana Karya Satya pada ASN Pemkot Bandarlampung

\”Rakor ini juga dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan pemahaman berbagai kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa, penguatan struktur kelembagaan, pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa,\” ujar Hamartoni.

UKPJB juga diharapkan dapat menjadi wadah berdiskusi dan bertukar pengalaman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dihadapi di masing-masing institusi. \”Nantinya kegiatan ini dapat meningkatkan keterpaduan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih akuntabel dan transparan,\” katanya.

Hamartoni mengatakan pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia (RI), telah melakukan berbagai upaya perbaikan regulasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Di antaranya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh perubahannya. Sebagai lanjutan dari reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Baca Juga  Kohar Keukeh Ratakan ‘Kampung Pemulung’

\”Terkait dengan hal itu, Pemprov Lampung telah membentuk Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017. Pembentukan itu dengan maksud untuk meningkatkan kinerja di bidang pengadaan barang dan jasa yang memberikan pelayanan kepada seluruh organisasi perangkat daerah se-Provinsi Lampung dan sampai dengan bulan Juni telah menyelesaikan lelang 461 paket dengan pagu anggaran Rp1,6 triliun,\” ujarnya.

Hamartoni berpesan kepada peserta Rakor, agar dapat mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya dan berperan aktif dalam diskusi terkait dengan regulasi dan berbagai persoalan pengadaan barang/jasa yang dihadapi selama ini.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI, Tatang Rustandar Wiraatmadja mengatakan, pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Baca Juga  Efek Pilkada, Jalanan Bandarlampung Jadi tak Biasa

\”Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah serta pembangunan berkelanjutan,\” ujarnya.

Tatang menuturkan sesuai dengan arahan Presiden, untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurut Tatang, ada 12 peraturan baru dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, di antaranya tujuan pengadaan, pekerjaan terintegrasi dan perencanaan pengadaan. \”Pada tujuan pengadaan barang haruslah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia,\” katanya.

Dalam bentuk kelembagaan UKPBJ Provinsi, Tatang menyebutkan Lampung adalah Provinsi selain DKI Jakarta yang UKPBJ nya berebentuk Badan. \”Selain Lampung dan Jakarta, Provinsi lainnya UKPBJ berentuk Biro, Bagian, Kantor/Balai, UPT dan Ad hoc,\” ujarnya. (Aby)

Berita Terkait

Dinas Koperasi Siapkan Tempat Bagi Pelaku UMKM di Bandarlampung Expo
Dinas Pariwisata Kenalkan Produk Ekonomi Kreatif di Bandarlampung Expo
Program Bandarlampung Diapresiasi Pj Gubernur
Diikuti 40 Ribuan Orang, Banyak Warga Incar Doorprize HUT Balam ke-342
Bandarlampung Komit Tekan Stunting
Kerap Bau dan Datangkan Lalat, Warga Beringin Raya Keluhkan Sampah yang Berserak
Perpustakaan Modern Kota Bandarlampung Minim Konsep? 
Siasat Pengembang Perumahan, Dinas Perkim ‘Pasang Mata’

Berita Terkait

Minggu, 23 Juni 2024 - 12:13 WIB

Komplotan Pencuri BBM Milik Warga Diringkus Polsek Terbanggi Besar

Sabtu, 22 Juni 2024 - 15:03 WIB

Bawa Sabu, Wanita Asal Sumsel Diamankan Polres Lamteng

Sabtu, 22 Juni 2024 - 14:41 WIB

Sambut Hari Bhayangkara, Polres Lamteng Gelar Olahraga dan Fun Game

Kamis, 20 Juni 2024 - 16:12 WIB

Kapolres Lamteng Harap Sinergitas Bersama Pemkab Dipertahankan

Rabu, 22 Mei 2024 - 17:17 WIB

Aktivis Perempuan Aisyiyah Diskusi Kekeresan di Ruang Publik

Sabtu, 8 April 2023 - 20:27 WIB

Lamteng Sukses Panen Bawang Merah dengan Teknologi Digital Farming

Jumat, 3 Februari 2023 - 08:01 WIB

Deni Afrian Nakhodai BPSK Kabupaten Lampung Tengah Periode 2022-2027

Rabu, 1 Februari 2023 - 21:52 WIB

Satres Narkoba Polres Lamteng Gagalkan Pengiriman Sabu Asal Sumut

Berita Terbaru

Kepala Dinkes Lampung, Edwin Rusli, ketika diwawancarai awak media. Foto: Luki.

Lampung

HIV di Lampung Hanya Terdeteksi 65 Persen

Selasa, 25 Jun 2024 - 11:41 WIB

Politik

RMD Sambangi Sjachroedin ZP

Senin, 24 Jun 2024 - 22:06 WIB

Pringsewu

Gadis Belia di Pringsewu Jadi Korban Asusila Dukun Cabul

Senin, 24 Jun 2024 - 21:46 WIB