Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Kota Bandarlampung meminta Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan perhatian lebih kepada Kota Bandarlampung sebagai Ibu Kota Provinsi setempat.
Beberapa rencana pembangunan Kota Tapis Berseri di tahun 2021 merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di antaranya pembangunan Boulevard Ryamizard Ryacudu dan Boulevard Yos Sudarso, pelebaran Jalan RE Martadinata, serta pembangunan Jembatan Pulau Pasaran.
Kemudian penataan ruang terbuka hijau (RTH) seperti Taman Gajah atau Lampung Elephant Park Enggal dan PKOR Way Halim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandarlampung, Khaidarmansyah, mengatakan Pemkot akan membantu pelaksanaan pembangunan jalan provinsi lewat sosialisasi kepada masyarakat oleh aparatur pemerintahan setempat.
Bahkan Boulevard Ryamizard Ryacudu sudah disampaikan oleh Pemkot kepada Pemprov pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2018-2019.
\”Tapi fisiknya kalau bisa ya Pemerintah Provinsi karena itu jalan provinsi,\” kata Khaidarmansyah saat menyampaikan aspirasi Pemkot kepada anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandarlampung, Jumat (19/2), di Ruang Rapat Wali Kota.
Dia juga meminta Gubernur Arinal Djunaidi membangun Jalan RE Martadinata karena merupakan jalan vital menuju obyek wisata Pesawaran.
\”Apakah jadi jalan tol di atas laut yang digagas oleh Gubernur, Panjang-Piabung melalui Teluk Lampung, seperti yang di Bali. Kalau itu bisa terwujud, alhamdulilah, tapi kalau belum bisa diwujudkan tolong bantu Jalan RE Martadinata,\” ujar dia.
Kemudian Khaidarmansyah juga meminta Pemprov memperbaiki akses jembatan menuju Pulau Pasaran untuk meningkatkan perekonomian para nelayan di wilayah tersebut sebagai sentra pengolahan ikan.
\”Posisi sekarang, jalan menuju Pulau Pasaran yang dulu dibangun Pemerintah Provinsi dan dibantu pusat, sudah parah. Tahun ini kami berencana membangun, satu jalur dibangun oleh Pemkot, dan yang parah sekarang ini dibangun juga oleh Pemprov. Sehingga keluar masuknya ada dua jalur,\” kata dia.
Pemkot berencana meningkatkan nilai perekonomian warga Pulau Pasaran dengan membantu para pedagang ikan dalam hal pengemasan produk (packing) dan menyediakan ruang pameran (showroom).
Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipimpin Plh Wali Kota Bandarlampung Badri Tamam menerima kunjungan reses anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandarlampung.
Reses anggota DPRD Provinsi yang berlangsung pada 19-26 Februari untuk menyerap aspirasi masyarakat dan Pemkot Bandarlampung yang akan dituangkan dalam Pokir (Pokok Pikiran).
Plh Wali Kota Bandarlampung Badri Tamam berharap aspirasi yang disampaikan para Kepala OPD menjadi Pokir DPRD Provinsi dalam program pembangunan Provinsi Lampung.
\”Masalah sinergisitas penting antara Pemkot dengan DPRD Provinsi bagaimana kita membangun ke depan,\” kata Badri.
Dia menambahkan beberapa wacana pembangunan Pemprov terkait dengan Kota Bandarlampung.
\”Ada TPA Regional yang sudah diwacanakan, pembangunan Ring Road Kota Bandarlampung dengan daerah sekitar. Termasuk penataan trotoar menjadi PR kita bersama sebenarnya,\” ujar dia.
Badri juga berharap Pemprov bisa memberikan bantuan subsidi listrik kepada Pemkot mengingat jumlah tagihan PLN yang harus dibayar setiap bulannya cukup besar mencapai Rp8 miliar.
\”Kalau bisa Bandarlampung ada subsidi listrik untuk memberikan penerangan ibu kota provinsi. Tapi enggak ada bantuan dari Pemprov.\”
\”Kita berharap ada keberpihakan Pemprov kepada ibu kota Provinsi Lampung, harus lebih besar, jangan sampai kita tidak diperhatikan,\” pungkas Badri.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandarlampung, Fauzan Sibron, mengatakan agar sinergisitas yang dibangun berjalan baik, dirinya meminta Pemkot memberikan data yang valid untuk disampaikan kepada Pemprov.
\”Kami perlu juga dibekali data untuk berbicara dengan Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga dalam konteks memperjuangkan aspirasi Dapil 1 Kota Bandarlampung bukan sekedar hanya argumentasi tetapi juga memiliki data yang akurat,\” kata Fauzan Sibron yang juga Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Lampung.
\”Kami sudah beberapa kali berdebat soal dana bagi hasil (DBH) ini, tapi datanya enggak sama,\” lanjut Politisi NasDem ini.
Fauzan Sibron berharap anggota DPRD Provinsi Dapil 1 dilibatkan dalam setiap rapat koordinasi Pemkot yang menyangkut pembangunan Kota Bandarlampung, sebagai perpanjangan tangan Pemkot yang ada di Provinsi Lampung.
\”Kami tidak bisa memperjuangkan secara maksimal dengan menggunakan data kurang akurat,\” ujar dia.
Dalam reses anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandarlampung, Fauzan Sibron didampingi Kostiana (PDIP), AR Suparno (PDIP), Azwar Yacub (Golkar), Rahmat Mirzani Djausal (Gerindra), Ade Ibnu Utami (PKS), Budiman AS (Demokrat), Yusirwan (PAN). (Josua)
