Pemkab Tubaba Belum Sampaikan Raperda APBDP ke DPRD

Redaksi

Rabu, 15 Juli 2020 - 15:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) hingga pertengahan Juli 2020 belum menyampaikan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) kepada DPRD setempat untuk dilakukan pembahasan dan pengesahan.

Keterlambatan tersebut lantaran adanya pandemi virus Corona atau Covid-19 sehingga membuat pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tubaba tahun anggaran 2019 diperpanjang waktunya.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tubaba, Mirza Irawan DA, S.Sos, MM, menurutnya, selain LHP hasil pemeriksaan BPK atas LKPD baru diserahkan ke Pemkab Tubaba pada 22 Juni 2020, hingga saat ini DPRD juga tengah memproses pembahasan untuk pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tubaba tahun anggaran 2019.

\”Jika mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada pasal 90 ayat (1) seharusnya rancangan KUA-PPAS APBDP sudah disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu kedua di bulan Juli,\” ungkapnya kepada Netizenku.com di ruang kerjanya, Rabu (15/7).

Namun, akibat adanya pandemi Covid-19, dalam pemeriksaan LKPD oleh BPK RI Perwakilan Lampung yang dilaksanakan sejak April-Mei mengalami kesulitan karena pemeriksaan tersebut harus melalui video conference (Vicon), online, dan kesulitan lainnya sehingga penyerahan LHP baru dilaksanakan pada 22 Juni lalu.

Baca Juga  33 Pejabat Tubaba Dirolling

\”Kalau berdasarkan jadwal penyerahan LHP BPK ini dilaksanakan pada pertengahan Mei akan tetapi pemeriksaan diperpanjang dan baru selesai dan diserahkan pada 22 Juni. Dan Alhamdulillah Tubaba mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LHP tersebut,\” ulasnya.

Dia menambahkan, LHP yang telah diserahkan BPK tersebut saat ini tengah dilakukan perbaikan dan koreksi sesuai dengan catatan dan temuan BPK RI, dan disampaikan ke DPRD untuk dibahas guna dilakukan pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Tulangbawang Barat tahun anggaran 2019.

\”Nah, Raperda Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Tubaba pada APBD tahun anggaran 2019 sampai saat ini belum disahkan dewan, sehingga eksekutif juga belum bisa menyampaikan KUA-PPAS APBDP-nya, karena ini harus berurutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,\” terangnya.

Baca Juga  Pj Bupati Tubaba Tinjau Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Tradisional

Sementara dikonfirmasi melalui sambungan ponselnya, Kepala Bagian Risalah dan Persidangan, Mulyakin, terkait jadwal paripurna atas Raperda Pertanggung Jawaban Keuangangan APBD Kabupaten tahun anggaran 2019 tersebut hingga saat ini belum dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.

\”Belum ada jadwal, dan baru akan dilakukan rapat pimpinan dan Banmus pada Senin (20/7) pekan depan, kemungkinan pekan depan juga sudah diparipurnakan tingkat I atas penyampaian Raperda tersebut,\” singkatnya.(Arie/Len)

Berita Terkait

Firsada Sampaikan Raperda Pertanggungjwaban APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045
Kaum Muda Deklarasikan Diri Dukung Pasangan NONA Maju Pilkada Tubaba
Kantongi Restu Umar Ahmad, NONA (NOvriwan-NAdirsyah) Solid Maju Pilkada Tubaba
Firsada Sampaikan Poin Gerak Cepat Penanganan dan Pemberantasan Korupsi
Tubaba Apresiasi Komitmen BRI Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Pj Bupati Tubaba Buka Gebyar PAUD Tahun 2024
Pj Bupati Tubaba Ajak Semua Pihak Sinergi Cegah Stunting
Pemkab Tubaba-Ombudsman Teken MoU Tentang Pelayanan Publik

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 21:50 WIB

OJK-Komisi XI DPR RI Berikan Penyuluhan Waspada Pinjol Ilegal

Selasa, 18 Juni 2024 - 18:20 WIB

Dishut Lampung Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Perburuan Liar

Senin, 17 Juni 2024 - 20:50 WIB

Silaturahmi Pemprov Dengan Arinal Picu Tanda Tanya, Ini Penjelasan Kadiskominfotik

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:14 WIB

Strategi Dinkes Lampung Tanggulangi TBC

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:04 WIB

Tantangan dan Kendala Penanganan TBC di Lampung

Jumat, 14 Juni 2024 - 14:07 WIB

IKM Lampung Didorong Kantongi Sertifikat TKDN-IK

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:45 WIB

PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran

Kamis, 13 Juni 2024 - 18:37 WIB

2 Unit Tambahan Mobil Pemadam Isi Pos Labuhan Ratu dan Telukbetung Utara

Berita Terbaru

Edukasi

OJK-Komisi XI DPR RI Berikan Penyuluhan Waspada Pinjol Ilegal

Selasa, 18 Jun 2024 - 21:50 WIB

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, ketika diwawancarai. Foto: Luki.

Lampung

Dishut Lampung Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Perburuan Liar

Selasa, 18 Jun 2024 - 18:20 WIB

Jakarta

Telkomsel Sambungkan Senyuman di Momen Idul Adha 1445 H

Selasa, 18 Jun 2024 - 12:36 WIB