Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam memperkuat perlindungan sosial kembali diwujudkan. Kali ini, perhatian difokuskan pada para pekerja rentan yang selama ini bekerja tanpa perlindungan memadai, namun tetap setia mengabdi demi keluarga dan daerah.
Lampung Selatan (Netizenku.com): Pada Rabu pagi, (17/6/2025), suasana haru terasa di Aula Kantor Kecamatan Kalianda. Di hadapan para pejabat dan masyarakat, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyerahkan secara simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja rentan, sekaligus santunan kematian kepada dua keluarga non-ASN yang ditinggalkan.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Supriyanto, Plh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Achmad Herry, Camat Kalianda Erman Suheri, serta para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Kalianda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Egi mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang dinilainya telah menunjukkan sinergi nyata dalam melindungi para pekerja dari risiko sosial dan ekonomi.
“Saya berikan apresiasi besar kepada BPJS Ketenagakerjaan yang terus aktif mendukung program perlindungan sosial. Ini bukan sekadar program administratif, tapi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan kerja rakyatnya,” ujar Egi.
Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, dua keluarga dari almarhum Eksan (pegawai Satpol PP Kecamatan Sragi) dan Ali Syahbana (pegawai Satpol PP Kabupaten) menerima santunan kematian sebesar Rp42 juta yang langsung ditransfer ke rekening ahli waris.
Sementara itu, Plh Kadisnakertrans, Achmad Herry, dalam laporannya menjelaskan kegiatan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menjamin keberlangsungan hidup para pekerja, khususnya yang tergolong rentan.
“Tahun 2025 ini, total terdapat 4.465 peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Lampung Selatan, yang tersebar di 17 kecamatan dan 260 desa/kelurahan. Khusus untuk Kecamatan Kalianda, hari ini kami serahkan 522 kartu peserta sebagai bagian dari skema perlindungan sosial,” jelas Herry.
Pemkab Lampung Selatan juga menanggung iuran premi sebesar Rp16.800 per bulan per peserta selama lima bulan, terhitung dari Mei hingga September 2025, dengan total anggaran sebesar Rp375 juta.
“Ke depan, kami harap peserta dapat melanjutkan iuran secara mandiri agar perlindungan ini terus berkelanjutan,” imbuhnya.
Melalui program ini, Pemkab Lampung Selatan menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat lapisan bawah. Tidak hanya memberikan kartu, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kepastian bagi ribuan keluarga pekerja informal dan non-ASN di daerah tersebut. (Eko)
