NasDem Lampung Lindungi Korban Kekerasan Seksual

Redaksi

Sabtu, 4 Agustus 2018 - 11:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Hari Anak Indonesia yang diperingati pada 23 Juli 2018 lalu dikejutkan dengan kabar divonisnya seorang anak perempuan asal Jambi yang menjadi korban pemerkosaan incest (sedarah) dari kakaknya sendiri.

Remaja berinisial WA (15 Tahun) itu divonis bersalah karena melakukan aborsi dan melanggar pasal 77 juncto pasal 45 A UU Perlindungan Anak. Kasus ini merupakan persoalan yang harus ditelaah dalam konteks pemenuhan Hak Anak Berhadapan Hukum (ABH), baik sebagai korban sekaligus pelaku. Dalam perkara ini, anak diposisikan sangat lemah untuk menolak, melawan dan mengadukan kekerasan seksual yang dialaminya.

Kasus ini menyita banyak pihak, tak terkecuali Garnita Nasdem Lampung. Sekretaris DPW Garnita Nasdem Lampung, Vony Reyneta Dolok Saribu menilai vonis terhadap WA dan ibunya tidak adil. Putusan ini menunjukkan hakim tidak mempunyai perspektif terhadap anak korban kekerasan seksual dan hak perempuan atas kesehatan reproduksi.  Sebagai korban perkosaan seharusnya ia mendapatkan haknya untuk mendapatkan penanganan aborsi yang aman yang dilakukan sesuai dengan UU Kesehatan, yakni dilakukan melalui proses konseling pra dan pasca tindakan dengan konselor yang kompeten (Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan).

“Dalam kasus WA, hak-hak korban ini sama sekali tidak terpenuhi, justru yang terjadi WA dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan aborsi tidak sesuai dengan prosedur. Posisi WA sebagai anak yang mengalami trauma harusnya dibantu untuk mengakses hak-hak kesehatan reproduksinya. Kondisi ini harusnya menjadi keprihatinan bersama khususnya bagi pihak-pihak terkait yang memiliki tanggung jawab, bukan malah memberikan dukungan atas kriminalisasi anak korban,” ujar Calon Legislatif Provinsi Lampung Dapil 3 Nomor 5 itu.

Vony juga menyayangkan pernyataan salah satu komisioner KPAI di salah satu media massa nasional jika korban mengaborsi tidak sesuai dengan standar, maka pidananya setengah dari hukuman orang dewasa. Ditambah lagi dengan proses peradilan yang dialami WA karena sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Majelis Hakim belum mengacu pada Peraturan Mahmakah Agung RI No 3 tahun 2017 tentang Pedoman  Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Baca Juga  Gelar Rakerda, Gerindra Perkuat Sinergitas Dukung Prabowo Sebagai Presiden 2024

Selain itu, karena korban adalah aeorang anak, yang penanganannya harus mengacu pada UU PA. Dalam konsideran tentang Peradilan Anak, menjelaskan Perlindungan anak sangat penting, terutama dalam proses peradilan anak agar walaupun anak sedang menjalani proses peradilan, anak tetap memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak yang dilindungi oleh negara. Hak-hak anak sebagai korban antara lain hak untuk mendapatkan bantuan hukum, pemulihan dari trauma serta rehabilitasi psikososial.

“Dalam kasus WA, WHO pun menilaikematian bayi yang dihasilkan dari perkosaan merupakan salah satu bentuk fatal dari kekerasan seksual, dimana korban tidak mendapatkan haknya atas penegakan hukum dan pemulihannya,” tegas wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Perempuan, Anak dan Kesehatan DPW NasDem Lampung itu.

Baca Juga  KPU Ungkap Kisah di Balik Layar Tahapan Pilwakot Bandarlampung 2020

Mantan Direktur LBH Apik ini juga menyatakan prihatin mengenai tontonan video porno yang menjadi penyebab si kakak melakukan pemerkosaan, hal itu juga harus dikritisi sebagai ancaman terhadap penetrasi budaya kekerasan terhadap anak perempuan yang ironisnya terjadi di lingkungan keluarga terdekat. Untuk itu, ia mendesak segera dilakukannya pembahasan dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan seksual agar tidak semakin banyak korbanpemerkosaan mendapatkan ketidakadilan dan tidak akan ada lagi yang menjadi korban serupa.

“Memang kasus ini tidak terjadi di Lampung, tapi tidak menutup kemungkinan ada kejadian serupa. Kita harus peduli agar tidak ada lagi anak perempuan lain yang mengalami nasib seperti WA,” kata Vony. (Red)

Berita Terkait

Umar Ahmad dan Sinyalemen Dukungan PDI Perjuangan
DPD PDI Perjuangan Santai Tanggapi Rumor Umar Ahmad-Edi Irawan
Menakar Politis Gen Z: Antara Idealism Tren dan Pragmatisme
Sirekap Dinilai Berpotensi Salah Baca Data, Penta Peturun: Saksi Harus Jeli
Jaringan Rakyat Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Besok, Mahfud MD ke Lampung
Dikunjungi Atiqoh, Relawan Wanita Tani Komitmen Dukung Ganjar-Mahfud
Atikoh Ganjar Bakal Syukuran Bareng Wanita Tani di Pringsewu
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 13:25 WIB

Bupati Pesawaran Klaim Tidak Anti Kritik

Jumat, 12 April 2024 - 19:31 WIB

Hujan Deras Guyur Pesawaran, Beberapa Wilayah Tergenang Banjir

Kamis, 4 April 2024 - 21:12 WIB

Pemkab Pesawaran Kembali Adakan Gerakan Pangan Murah

Rabu, 3 April 2024 - 19:02 WIB

Bupati Pesawaran Kunjungi Kementan RI, Ini Usulannya

Rabu, 27 Maret 2024 - 21:01 WIB

Dendi Harap Pemprov Lampung Terus Perhatian ke Pemkab Pesawaran

Rabu, 27 Maret 2024 - 18:49 WIB

Kapolres Pesawaran Imbau Organ Tunggal Tak Setel Musik Remik

Jumat, 15 Maret 2024 - 18:57 WIB

Jumat Curhat, Kapolres Pesawaran Ajak Orang Tua Awasi Anak-anak

Selasa, 12 Maret 2024 - 16:25 WIB

Dendi Tinjau Longsor dan Banjir di Desa Sukajaya Lempasing

Berita Terbaru

Mantan Bupati Kabupaten Tubaba, Umar Ahmad. Foto: Ist.

Lampung

Umar Ahmad dan Sinyalemen Dukungan PDI Perjuangan

Kamis, 18 Apr 2024 - 21:58 WIB

Direktur Eksekutif YKWS, Febrilia Ekawati. Foto: Arsip.

Bandarlampung

YKWS: Banjir di Balam Bukan Semerta Bencana Alam

Kamis, 18 Apr 2024 - 21:32 WIB

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung, Adiansyah. Foto: Kiriman WA Adiansyah.

Bandarlampung

Libur Lebaran, Lonjakan Wisata Balam Capai 30 Persen

Kamis, 18 Apr 2024 - 20:38 WIB